Tindak Kejahatan Menurun Selama Tahun 2010

BAUBAU, baubaupos.com - Tindak kejahatan selama tahun 2010 menurun hingga 70,76 persen dari 71,41 persen tindak kejahatan di tahun 2009. Dari 814 kasus yang masuk di Polres Baubau selesai ditangani sebanyak 576 kasus di tahun 2010, sedangkan tahun 2009 yang tercatat 1046 kasus dan selesai ditangani sebanyak 747 kasus.

HUT Dharmawanita Perkenalkan Kue Berbahan Non Terigu

BAUBAU, baubaupos.com - Dharmawanita Persatuan Kota Baubau gelar HUT ke-11 yang dirangkaikan dengan peringatan hari ibu ke-82. Peringatan yang bertajuk "kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk membangun karakter bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat," dimeriahkan dengan pagelaran seni berupa tarian, show busana wanita, dan drama komedi yang dilakonkan oleh gabungan organisasi wanita dan persatuan waria Baubau.

Walikota Optimis Baubau Bisa Tampung Tamu HUT Sultra

BAUBAU, baubaupos.com - Walikota Baubau Mz Amirul Tamim optimis HUT Sultra 27 April mendatang bisa diselenggarakan di Kota Baubau. Tahun 2011 adalah tahun harapan sekaligus awal Baubau menjadi tuan rumah.

Pengaspalan Jalan Langkariri Tidak Maksimal

BAUBAU, baubaupos.com - Proyek pengaspalan jalan Langkariri Kelurahan Lanto yang memakan anggaran sedikitnya Rp 400 juta dikeluhkan warga setempat. Pasalnya pekerjaan proyek tersebut dinilai tak maksimal.

Mahasiswa Unhalu Studi Praktikum di Hutan Wakonti

BAUBAU, baubaupos.com - Sedikitnya 126 Mahasiswa Universitas Haluoleo (Unhalu) Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan tiba di Baubau, Senin (27/12). Kujungan mereka di Kota semerbak dalam rangka melakukan studi praktek di hutan Wakonti. Kedatangan para mahasiswa langsung disambut Walikota Baubau Amirul Tamim di aula Palagimata.

Gudang di Kelurahan Wajo Langgar Tata Ruang

BAUBAU, baubaupos.com - Keberadaan sejumlah gudang di Kelurahan Wajo tepatnya di Jl Sultan Murhum (jalan menuju SMPN 2 Baubau) dan gudang semen tak jauh dari Masjid Wajo, melanggar konsep tata ruang dan bangunan perkotaan. Selain berada di tengah pemukiman warga, debu dan aktivitas bongkar muat mengganggu masyarakat.

Jalan Bataraguru Jadi Pasar Ayam

BAUBAU, baubaupos.com - Pemanfaatan tata ruang dan bangun di jalan Bataraguru (Jembatan tengah) menyimpang dari konsep peruntukannya sebagai kawasan transisi yang mengarah pada kawasan inti untuk menunjang kepadatan di Laelangi dan Karya Nugraha. Hal itu diungkapkan Kabid Tata Kota dan Bangunan, Drs Alimuddin MSi.

Rusunawa Belum Punya Air dan Listrik

BAUBAU, baubaupos.com - Faktor keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama bagi pengelola Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Wameo, Kecamatan Murhum Kota Baubau. Kenyamanan itu sedikit terganggu karena listrik dan air belum juga bisa dinikmati penghuni setelah menjadi penghuni kurang lebih empat bulan.

Mandala Waluya Tak Bisa Tampung Mahasiswa STIKES IST Buton

KENDARI, baubaupos.com - Pernyataan Ketua IST Buton, Ruslan bahwa mahasiswa STIKES IST Buton angkatan 2007 akan ditransfer menyelesaikan studi di STIKES Mandala Waluya Kendari tidak benar.

Musda DPD PKS Baubau Kembali Tetapkan Ahmar Sebagai Ketua

BAUBAU, baubaupos.com - Musyawarah Daerah, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ke dua Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menetapkan La Ode Ahmar menjadi Ketua.

Sejumlah Proyek Terancam Tidak Tuntas

WAKATOBI, baubaupos.com - Sejumlah item pekerjaan yang sumber dananya dari APBN dan APBD terancam tidak tuntas. Padahal sudah dikerjakan 60 persen, namun pihak Pemkab Wakatobi belum mengalokasikan dana pendamping dari APBD.

Mandala Waluya Tak Bisa Tampung Mahasiswa STIKES IST Buton

KENDARI, baubaupos.com - Pernyataan Ketua IST Buton, Ruslan bahwa mahasiswa STIKES IST Buton angkatan 2007 akan ditransfer menyelesaikan studi di STIKES Mandala Waluya Kendari tidak benar.

Jika Tanya Masih Perlu

“Saat kita menemukan dunia ini terlalu buruk”, tulis Gustave Flaubert dalam sebuah novelnya, “kita butuh mengungsi ke dunia lain.” Saya tersentak. Saya bertanya-tanya, bagaimana cara memindahkan diri "mengungsi" dari satu dunia ke dunia lain? Lalu saya mengingat satu peristiwa paling dramatis bahkan dalam bayangan saya. Ada sesuatu yang menggeliat dalam pikiran dan perasaan saya ketika membayangkan satu masa di mana Kesultanan Buton "resmi" selesai dalam pengertian sebagai sebuah kesultanan.

RIWAYAT KASUS KORUPSI PERCALOAN PENERIMAAN CPNS KOTA BAUBAU

I.  Identitas Saksi Korban:

1.       Nama Lengkap         : Asmin B. Asis

Umur                           : 45 Tahun

Pekerjaan                  : Kader Sub PPKBD

Alamat                        : Jl. Anoa No. 6 Kel. Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau,

                                     Provinsi Sulawesi Tenggara 93717

2.       Nama Lengkap         : Wa Ode Harisa

Umur                           : 46 Tahun

Pekerjaan                  : Kader Sub PPKBD

Alamat                        : Jl. Anoa No. - Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan  Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara 93717

3.       Nama Lengkap         : Sufiati

Umur                           : 32 Tahun

Pekerjaan                  : Kader Sub PPKBD

Alamat                        : Jl. Anoa.No. 88 E Kelurahan  Kadolomoko, Kecamatan  Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara 93717

II.    Identitas Pelapor:

Nama Lengkap         : Muh. Erwin Usman

Umur                           : 34 Tahun

Pekerjaan                 : Staff Khusus Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH-BR) Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Alamat                        : Jl. Anoa.No. 6 A Kelurahan  Kadolomoko, Kecamatan  Kokalukuna, Kota

                                         Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

·         Bahwa pada hari kamis tanggal 11 November 2010 sekitar pukul 17.00 Wita, saya, Erwin Usman, mendapat laporan dari Saksi Korban 1 dan suaminya Azis Bou, tentang adanya pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada 52 orang kader sub PPKBD se Kota Baubau yang masuk dalam daftar Pegawati Tidak Tetap (PTT) atau masuk data base pegawai honorer/magang Kota Baubau yang akan diluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil formasi tahun 2010/2011 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB & PP) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Besarnya uang yang harus dibayar oleh masing-masing PTT sebesar Rp. 10 juta-15 Rp. Juta/orang. Uang tersebut harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 November 2010, dan diperpanjang hingga tanggal 15 November 2010, karena belum terkumpul semua. Uang tersebut akan diserahkan kepada Saudara La Bula (Sekretaris BKB & PP Kota Baubau) bertempat di rumahnya, Jl. Betoambari, Lorong Nusantara Kota Baubau;

·         Bahwa atas laporan tersebut, saya langsung mengirim pesan singkat (SMS) kepada Walikota Baubau Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si dan Kepala BKB & PP Kota Baubau L.M. Yusuf Hibali, S.Sos yang pada intinya meminta klarifikasi bahwa benarkah kader sub PPKBD se Kota Baubau yang sudah dinyatakan lulus dalam data base dari jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimintai uang sebesar Rp. 10 – Rp. 15 Juta/orang?. Walikota Baubau menjawab melalui SMS, yang isinya menyatakan bahwa “hati-hati saat ini banyak oknum yang gentayangan untuk memeras, hati-hati kepada semua pihak tidak tertipu”. Adapun kepala BKB dan PP menjawab dengan menyatakan melalui SMS bahwa “pelapor dan korban ke rumah saya malam ini untuk kita dan didengar keterangannya”. Selanjutnya, Kepala BKB & PP Kota Baubau menelpon melalui HP saya dan mengundang saya bersama korban untuk hadir besok hari (12 November 2010) di Kantor BKB & BB Kota Baubau jam 08.00 pagi, untuk dipertemukan dengan Saudara La Bula. Saya bersama saksi 1 menyetujui. Selanjutnya saya menjawab SMS Walikota Baubau yang pada intinya menyatakan bahwa “Ada baiknya Pak Walikota membuat pengumuman atau konfrensi pers yang isinya himbauan kepada publik agar jangan percaya kepada oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan melalui jalur PTT atau regular dengan membayar sejumlah uang untuk pengurusan adminsitrasi kelulusan/NIP”. Permintaan saya melalui SMS tersebut tidak direspon oleh Walikota Baubau;

·         Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 12 November 2010 sekitar pukul 08.30 Wita, saya bersama saksi korban 1 menuju kantor BKB dan PP Kota Baubau. Di Kantor BKB dan PP Kota Baubau langsung diterima dan dipersilahkan masuk di ruang kerja Kepala BKB & PP Kota Baubau bersama saksi Korban 1;

·         Selanjutnya saya menyampaikan pokok persoalannya dan menyerahkan selembar kertas berisi dua daftar nama korban (saksi korban 2 dan 3) kepada Kepala BKB & PP. Kepala BKB dan PP menanyakan pada Saksi Korban 1, apakah dua nama ini (saksi korban 2 dan 3) semalam sudah bertemu Saudara La Bula dan menyerahkan uang sejumlah yang ditentukan? Saksi Korban 1 menjawab: “Sudah Pak tadi malam habis magrib Rp. 10 juta/orang dan diserahkan di rumah Pak La Bula”, lalu Kepala BKB & PP menanyakan: “apakah ibu Juga menyerahkan uang semalam”? Saksi Korban 1 menjawab: “tidak Pak, karena sudah dilarang oleh Erwin Usman, uang itu akan dijadikan barang bukti dan rencananya kami mau menyerahkan uang ini langsung kepada Bapak sebagai atasan Pak La Bula”. Lalu kepala BKB & PP menanyakan lagi kepada Saksi Korban 1: “jadi uang Rp. 10 juta masih ibu pegang”? Saksi Korban 1 Menjawab: “Iya pak  masih ada”. Kepala BKB & PP menayakan lagi: “Apakah ibu yakin bahwa dua nama yang di sebutkan dalam kertas ini (Saksi Korban 2 dan 3) benar-benar menyerahkan uang itu semalam kepada La Bula di rumahnya”? Saksi Korban 1 menjawab: Iya pak, saya yakin karena mereka (Saksi Korban 1 dan 2) sampaikan itu pada saya tadi pagi sebelum kami datangn ke sini”;

·         Bahwa selanjutnya Kepala BKB & PP Kota Baubau memerintahkan salah seorang staf untuk memanggil Saudara La Bula masuk ke ruangan kerjanya. Setelah saudara La Bula masuk di ruangan, Kepala BKB & PP Kota Baubau menanyakan: Bagaimana prosedur penerimaan dan pengangkatan Kader Sub- PKKBD dari jalur  Data Base/PTT? La Bula menjawab: “Sudah berjalan dan totalnya 52 orang yang akan lulus melalui jalur itu”. Lalu kepala BKB & PP menanyakan: Apakah benar ada penarikan uang dari 52 orang tersebut sebesar Rp 10 Juta - Rp 15 juta? La Bula menjawab: “Benar pak, tapi hanya Rp. 10 Juta/orang”. Lalu ditanya lagi: Untuk apa uang tersebut? La Bula menjawab: untuk diberikan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk pengurusan Administrasi NIP (Nomor Induk Pegawai)”. Lalu Kepala BKB & PP memperlihatkan secarik kertas tadi yang berisi nama Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 3. Lalu menanyakan: Apakah semalam Pak Labula bertemu dengan kedua orang ini di rumah dan mereka menyerahkan uang yang diterima semalam?. La Bula menjawab: iya benar pak. Lalu Kepala BKB & PP bertanya: berapa jumlahnya? La Bula menjawab: “Iya pak, jumlahnya Rp. 20 Juta”. Kepala BKB & PP menyakan lagi: disimpan dimana uang tersebut? La Bula menjawab: Ada pak, saya simpan di rumah. Kepala BKB menayakan: bagaimana dengan pembayaran dari kader Sub-PPKBD lain? La Bula: “semuanya disimpan di rumah pak”. Kepala BKB & PP: Berapa banyak orang kader yang sudah diambil dan berapa jumlahnya? La Bula: “Sekitar 20 orang dan uangnya sekitar 100 jutaan lebih”;

·         Selanjutnya, saya sebagai saksi pelapor meminta izin untuk bertanya pada La Bula. Apakah semua kader Sub-PKKBD sebanyak 52 orang sudah membayar juga? La Bula menjawab: “Iya pak, tapi berbeda-beda jumlahnya mulai dari Rp. 2 Juta - Rp. 15 Juta, karena batas pembayarannya hari Senin tanggal 12 November 2010.” Lalu Saksi Pelapor bertanya: Uang itu mau disetor kepada siapa? La Bula: “Akan diserahkan pada 2 (dua) orang pegawai BKD Kota Baubau yaitu Saudara MURSALIM alias LA ATO dan Saudara AGUS SALIM.” Lalu kepala BKB & PP menanyakan pada La Bula: Siapakah Pimpinanmu di kantor ini! Mursalim, Agus Salim atau Saya? La Bula menjawab: Bapak. Lalu Kepala BKB dan PP bertanya: Kenapa untuk Soal PTT ini kamu tidak berdiskusi dan berkoordinasi pada saya sebagai atasanmu? Saudara La Bula menjawab: “Arahan dari BKD demikian pak”. Lalu kepala BKB dan PP menanyakan pada Labula: siapakah nanti yang akan tandatangani SK pengangkatan para kader itu, apa Mursalim, apa Agus Salim atau saya? Labula menjawab bapak Pak. Lalu Kepala BKB & PP menanyakan: Terus kenapa jalur koordinasi pak La Bula langsung ke BKD? Saudara La Bula menjawab: “Begitu arahannya Mursalim dan Agus Salim pada saat sosialisasi beberapakali di rumah saya bersama Kader Sub- PPKBD.” Lalu Kepala BKB dan PP menanyakan lagi: Mulai kapan sosialisasi itu dilakukan di rumahmu? La Bula menjawab: Mulai Bulan Ramadhan (Juli-Agustus 2010). Kepala BKB dan PP menanyakan lagi: Apakah setiap sosialisasi, Mursalim dan Agus Salim juga hadir? La Bula menjawab: “Iya, beberapa kali mereka hadir Pak.” Lalu Kepala BKB dan PP memerintahkan La Bula untuk segera keluar ruangan dan kembali ke rumahnya untuk ambil dan hitung seluruh uang dari para kader tersebut dan buat daftar nama-nama yang sudah membayar. La Bula lalu keluar ruangan kerja kepala BKB dan PP sekitar 45 menit lamanya;

·         Bahwa selanjutnya saya (Erwin Usman) mengirim pesan (SMS) kepada Walikota Baubau yang intinya menyatakan bahwa “Saya saat ini saya sedang berada di kantor BKB & PP bersama Kepala BKB & PP, Sekretaris BKB & PP (Calo) dan satu orang korban praktek mafia PTT (Kader Sub-PPKBD).” Saya juga mengirim SMS untuk menanyakan apakah Walikota Baubau sedang berada di kantornya, karena setelah ini saya bersama korban akan bertemu dengan Walikota Baubau di kantor untuk klarifikasi dan pengaduan langsung, namun SMS tersebut tidak dijawab;

·         Bahwa selanjutnya dialog kami bertiga kurang lebih 45 menit lebih banyak mendengar soal keluhan kepala BKB & PP tentang rumor maraknya praktek percaloan PTT dan CPNSD di Kota Baubau. Lalu La Bula masuk lagi ke ruangan kerja kepala BKB & PP melaporkan bahwa dia sudah menghitung jumlah uang yang disetor kepada dirinya yaitu sekitar  Rp. 170-an Juta, dan uang itu masih ada di rumah serta daftar nama korban yang sudah menyetor, menunggak, maupun menjanjikan sampai batas waktu ditentukan yaitu hari Senin, 15 November 2010. Selanjutnya Kepala BKB & PP memerintahkan kepada La Bula agar uang dan barang bukti lainnya disimpan saja, karena itu akan menjadi barang bukti dalam penyidikan kasus ini, dan mempersilahkan saya dan korban menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata untuk membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kepala BKB & PP berkomitmen untuk membantu para korban agar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai PNS tanpa dipungut bayaran. Lalu kepala BKB & PP berkomitmen bahwa dia siap bertanggung jawab dan diperiksa secara hukum pada tingkat manapun dan bersedia kehilangan jabatan sebagai konsekuensi kasus ini. Lalu Kepala BKB & PP memerintahkan La Bula keluar dari ruang kerjanya dan berpesan: “Kamu siap-siap untuk ditangkap oleh pihak berwajib.”;

·         Bahwa setelah itu, sekitar pukul 11.00 Wita, saya dan Saksi Korban 1 berpamitan untuk pulang. Kepala BKB & PP menawarkan diri untuk mengantar saya dan Saksi Korban 1 untuk kembali ke rumah. Kami menyetujuinya, kebetulan rumah saya dan Saksi Korban 1 bertetangga;

·         Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit dalam perjalanan dari Kantor BKB & PP ke rumah saya dan Saksi Korban 1, Kepala BKB dan PP sempat menyatakan: “bahwa dalam kasus ini saya sama sekali tidak tahu menahu dan tidak terlibat; sering mengingatkan La Bula agar berhati-hati dalam menangani kasus PTT/Data base; dan berkomitmen tinggi untuk bersama-sama membongkar tuntas praktek Mafia CPNS sampai ke akar-akarnya”. Kepala BKB & PP berjanji akan menyerahkan daftar nama-nama 52 Kader Sub PPKBD kepada saya sebagai bukti pendukung.

Catatan dan Rekomendasi:

·           Informasi lainnya, nama-nama seperti Sdr. La Bula, Agus Salim dan Mursalim hanyalah rantai calo dilevel dinas/badan; mereka hanya berfungsi taktis sebagai “tukang pungut uang”. Jejaring disinyalir kuat melibatkan sejumla pejabat tinggi di lingkup Pemkot Baubau. Untuk itu mesti dilakukan tindakan Penyidikan hukum oleh oleh institusi penegak hukum (Gakum) baik di level Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana umum (pemerasan, pemalsuan databased pegawai honorer/PTT); maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindakan Korupsi aparatus negara dalam bentuk---namun tidak terbatas pada: tindakan suap dan gratifikasi.

Baubau, 13 November 2010

Saksi Pelapor,

MUH. ERWIN USMAN

Staf Khusus Bidang Hukum dan

Pemberantasan Korupsi LBH Buton Raya Sultra.

Sultan dan Raja se Indonesia Timur Ancam Walk Out

PALEMBANG, baubaupos.com - Keputusan Musyawarah Bersama (Mubes) Forum Raja-Raja yang memilih Cirebon sebagai tuan rumah FKN VIII 2012 membuat para raja dan sultan se Indonesia Timur berang dan mengancam akan melakukan walk out jika Kesultanan Buton tidak menjadi tuan rumah FKN VIII. Dukungan terhadap Kesultanan Buton juga datang dari para raja dan Sultan di Kalimantan dan raja Aceh. .::. www.baubaupos.com .::.

Karya Jurnalis Bukan Untuk Diadu

Pada prinsipnya karya jurnalis seperti berita, opini, feature dan lainnya sangat tidak patut untuk diadu. Karena karya jurnalis memang bukan untuk diadu kalau itu berimplikasi pada mengeksploitasi wartawan dan media untuk mempropagandakan sesuatu.

Ketika Anak SMP Paham Hydrodinamika, Pantai, Pesisir dan Keadaan Laut

.::. www.baubaupos.com .::.

WAJAH Ibrahim siswa kelas III SLTP 1 Mawasangka Tengah (Masteng), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara masih teringat jelas dan seakan masih terlibat diskusi kelautan denganku. Aku diajari soal kelautan oleh anak ingusan itu. Padahal kalau mau beradu pendidikan, aku sedang tercatat sebagai mahasiswa S2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Yuhandri Hardiman, Buton

Kesultanan Buton Merengkuh Sumatera Selatan

Ruas jalan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan masih basah diguyur hujan ketika rombongan Festival Keraton Nusantara (FKN) VII Kesultanan Buton utusan Kota Baubau tiba. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II agak sepi, Kamis sore, 25 November 2010. Hanya terdapat dua pesawat jenis boeing 737 Batavia Air, dan boeing 737 Lion Air yang baru saja tiba dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Jakarta.

Rahmat Maulana Saputra, Siswa SMAN 2 Baubau Ujian Semester di Sel Tahanan

 - RAHMAT nama panggilannya, siswa SMAN 2 Baubau kelas satu ( baca: X) usia 15 tahun ini harus menjawab soal ujian semester di dalam sel tahanan Pengadilan Negeri (PN) Baubau. Dia ditahan karena dugaan pemukulan. Celakanya, dia memukul anak mantan anggota DPRD Kota Baubau periode 2004-2009..::. www.baubaupos.com .::.

Welcome Diner Sultan dan Raja se Nusantara, Istana Griya Agung Sumsel Sumpek

Istana Griya Agung atau rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan dipenuhi puluhan prajurit Kesultanan Palembang Darussalam membentuk pagar berhadap-hadapan di halaman istana. Sultan Buton tiba pukul 19.30 WIB, begitu berwibawanya suasana malam itu, aroma kemewahan dan keistimewaan mulai terasa sejak melewati kawalan para prajurit itu.

.::. www.baubaupos.com .::.

.::. www.baubaupos.com .::.

.::. www.baubaupos.com .::.

Masih Virginkah Anak Gadis Anda???

Oleh: Yuhandri Hardiman

Dari hasil bincang-bincang dengan sejumlah guru di Kota Baubau, serta berdasarkan berbagai fakta dan fenomena prilaku seks bebas yang mencuat ke permukaan baik berupa adegan syur sepasang pelajar SMA dan kisah warga salah satu desa mengintip adegan panas pelajar SMA, menjadi cermin betapa rusaknya moral remaja dan masyarakat kita.
Belum lagi di Baubau bagian barat, prilaku seks bebas remaja seakan menjadi komoditas penghasilan khusus bagi preman. Maka tak jarang pasangan anak muda yang tertangkap di semak-belukar sedang "indohai" ditangkap ramai-ramai di tempat yang sunyi itu baik di pantai atau di tepi tebing sambil dijitak dan berujung pemerasan. Pastilah pasangan indohai itu akan mau bayar berapa saja asal tidak dilapor pada orang tuanya atau yang penting jangan dibunuh atau diperkosa.
Keadaan serupa juga sudah mengotori benteng Keraton Buton, pasangan anak muda sudah tak mengenal etika mencari tempat sunyi dan gelap dan bermesraan, padahal kita punya budaya orang buton yang sangat kharismatik dan berbudi luhur. Inilah yang namanya kehilangan identitas tidak punya sumber patokan untuk ditiru, dan entah kearifan apa yang bisa diterapkan untuk mengontrol gerak bebas anak muda kita yang melebihi ambang batas.
Masih ingatkan video indohai pelajar SMAN 1 Baubau beberapa waktu lalu? Dan saat ini masih hangat-hangatnya video adegan seks antara pelajar SMAN 5 Baubau. Adegan tidak senonoh itu sudah terlanjur beredar di hp-hp masyarakat dan menjadi tontonan yang tidak tabu.
Menjamurnya taman hiburan malam, dan tumbuhnya berbagai taman rekreasi menjadi pemanis dan magnet yang membuat anak muda kita tak betah. Jauh dari budaya belajar dan baca buku, dan aktivitas baik lainnya, bahkan anak muda kita sudah berani memperlihatkan adegan syur di hadapan mata. Coba perhatikan cara berpakaian anak remaja putri, pasti sangat seksi dan para orang tua tidak pernah menegurnya.
Sejumlah hotel menjadi over load dipenuhi oleh pasangan anak muda yang hendak indohai hanya untuk berekreasi sambil tidur-tiduran. Generasi muda kita yang hobi pacaran di ujung kota di tepi jurang tak jauh dari air jatuh juga sudah menjadi sebuah kebiasaan. Venomena ini lebih ramai dan akan memenuhi sejumlah titik seperti Muraha Bake, Palagimata, dan beberapa tempat lainnya jika akhir pekan tiba.
Dan yang paling penting banyak remaja putri yang hamil di luar nikah. Sepertinya perlu sebuah instrumen dan gerak aktiv dari elemen tertentu untuk meminimalisir penyakit yang satu ini. Atau pelajar SMA perlu tes keperawanan setiap hendak naik kelas. Tentu ini bertentangan dengan hak azasi manusia, tapi demi kebaikan anak-anak kita, sepertinya trik ini bisa saja dilakukan dan hasil tesnya akan menjadi bahan reverensi bagi orang tua untuk mengetahui apakah anaknya masih perawan (virgin) atau tidak selama menempuh pendidikan.

Putus Cinta, Pemuda Langkariri Pamit Untuk Mati

Baubau, www.baubaupos.com - Kisah cinta hingga kini tetap menjadi cerita yang tak pernah usang dimakan waktu, indah dan bahagia hingga rela mati karena sidia. Pemuda asal Langkariri, Kelurahan Lanto, Kota Baubau Sulawesi Tenggara berinisial JJ (26) hendak mengakhiri hidupnya setelah menenggak 18 butir obat berdosis tinggi, Rabu (3/11).

Sahabat JJ, Cimen mengatakan JJ sudah menenggak obat keras sejak Selasa (2/11) namun tak bereaksi. Namun Rabu kemarin, JJ benar-benar over dosis dan segera dilarikan ke Puskesmas Wajo, Rabu petang.
"Tadi malam dia sempat juga minum itu obat, tapi tidak ada reaksi" ujar Cimen saat ditemui di Puskesmas Wajo.
Cimen menduga JJ nekat bunuh diri karena diputuskan kekasih wanitanya berinisial WW (20). Pesan terakhir JJ buat kekasihnya melalui pesan singkat berbunyi "Saya minta maaf, kamu datang mi ambil HP mu sekarang. Kalau saya mati bukan berarti karena oran lain atau kamu. Saya sangat sayang sekali sama kamu, mungkin dengan saya mati ini kamu akan bahagia. Salam cintaku untukmu sampai mati".
JJ ditemukan oleh neneknya terbaring di kamarnya dengan kondisi mulut berbusa. Seketika itu JJ segera dilarikan ke Puskesmas Wajo berkat bantuan tetangga.
Dokter Puskesmas Wajo, dr. Wida yang menangani JJ mengatakan tidak semua obat memilii penawar. Pihaknya hanya bisa mengembalikan stamina dan daya tahan tubuh saja. "Kalau keadaannya memburuk, kami akan rujuk ke RSUD Palagimata," katanya. Masih ada kesempatan untuk merenung kembali, sebab dunia tak selebar daun kelor.(hrm/dd)

216 KK Warga Lakapera Baru Bisa Menikmati Air Bersih

Pasarwajo, baubaupos.com - Desa Lakapera mendapat bantuan pipa air untuk sarana air bersih. Perpipaan itu siap difungsikan, dibangun secara swadaya bersama PNPM Mandiri Pedesaan.
"Sehingga warga tidak lagi menguras tenaga untuk memperoleh
air bersih," kata Kades Lakapera, Simon Mbolosi.
Desa Lakapera berpenduduk kurang lebih 216 KK. Sarana air bersih itu mampu melayani seluruh penghuni desa. Bahkan mampu untuk mengatasi keperluan air desa tetangga seperti Desa Bantea yang berjarak 3 km.
Masyarakat Desa Lakapera memanfaatkan sumber air dari dalam gua berkedalaman 400 meter dari permukaan tanah. "Sehingga meskipun musim kemarau berkepanjangan, sumber  mata air tak akan pernah kering," katanya.
Warga Lakapera, Kecamatan Gu sempat kesulitan air. Sebab pipa air tidak berfungsi akibat rusak parah sejak tahun 2005.(dd)

Sjafei Kahar Kembali Rombak Kabinet

Pasarwajo, www.baubaupos.com - Bupati Buton LM Sjafei Kahar kembali merektruktrisasi kabinetnya. Agus Feisal Hidayat kali ini  dilantik menjadi Kabag SDA Setda Buton. Pelantikan itu berlangsung di Kantor Bupati Buton di Pasarwajo, Rabu (03/11).
Bupati Buton mengatakan pelantikan terhadap pejabat bisa dilakukan setiap saat. Hal itu dipandang sebagai pemenuhan aspek pemerintahan. Karena jika ada jabatan yang lowong maka harus segera diisi.
Seperti biasa dia mengatakan mutasi jabatan sebagai upaya penyegaran pejabat struktural eselon II, III dan IV untuk meningkatkan kinerja. Makanya Sjafei meminta untuk menyikapi peristiwa pelantikan dari sisi kepentingan organisasi.
"Saya berharap agar pejabat yang baru dilantik semakin meningkatkan
disiplin dan etos kerja, serta mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien
kepada masyarakat. Sebagai pimpinan suatu unit kerja diperlukan semangat, mental dan kesadaran yang tinggi dalam mengabdi," katanya.
Dia juga mengajak para pejabat baru untuk berbuat jujur dan amanah, serta mampu mempelajari bidang tugas dan jabatan yang baru diemban. Kepemimpinan dibutuhkan untuk sedapat mungkin membangun tim kerja yang solid. Dia meminta untuk tidak mengorbankan kepentingan institusi lain yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Sedikitnya 33 pejabat yang dilantik termasuk Agus Feisal Hidayat. Di antaranya pejabat sturktural eselon II, III dan IV lingkup. Untuk eselon II yakni Azis Sima,S Sos, M Si sebagai Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Buton, Drs La Ode Sarafa DS sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah menggantikan Rahim Udu,SE yang
mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Bupati Buton Bidang Ekonomi dan Keuangan.
        Pejabat eselon II lainnya yakni La Rahimi, SIp, MSi dipindah tugaskan dari Staf
Ahli Bidang Pemerintahan menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Drs Steldin,  MSi, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menduduki posisi baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
        Drs. La Ijaa dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Buton dan Drs La Suwu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dilantik sebagai Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas menggantikan Syarifuddin Safaa, SH, MM yang menduduki jabatan penting di Kantor Gubernur Sultra.
        Sementara eselon III, di antaranya, La Ode Aswad, SSos, MSi dilantik sebagai Kabag Tapem, Drs Rahmat, Camat Pasarwajo menduduki jabatan baru sebagai Kabag Otonomi Desa, La Umbo, SE, Camat Siompu Barat dilantik sebagai Kabag SDA.
        Sedangkan Eselon IV yang dilantik di antaranya LM Fajrun HS Marto, ST sebagai
Kasubag Humas dan Protokoler Bagian Humas dan Protokoler, Andri Arifin, SH sebagai
Kasi Menengah Kejuruan Dinas Diknas, Wa Ode Saadia sebagai Kasubag RT dan
Perlengkapan.(dd)

Mu24H IM3 Permudah Komunikasi Anak Muda

Jakarta-www.baubaupos.com.Indosat meluncurkan program "Mu24H itu IM3" untuk memenuhi kebutuhan anak muda berkomunikasi dengan sahabat. Kartu perdana dengan pulsa Rp 2.400, pelanggan dapat menikmati berbagai keuntungan.

"Di antaranya tarif nelpon Rp 24 per menit sepanjang hari, gratis SMS sampai dengan 240 SMS per hari dan gratis online hingga 24 MB," ungkap Fuad Fachroeddin, Group Head Strategic Marketing Indosat.

Fasilitas gratis online sampai dengan 24 MB ini dapat diperoleh secara bertahap yaitu pada hari ke-31 mendapatkan gratis online sebesar 3 MB, hari ke-61 sebesar 5 MB, hari ke-91 sebesar 7 MB dan hari ke-121 sebesar 9 MB.
Selain itu, pelanggan Indosat juga dapat mengikuti program Senyum Setia Indosat yang juga memiliki beragam keuntungan hingga 100 SMS per hari dengan tarif nelpon Rp 100 per menit setelah berlangganan selama minimum 4 bulan. Caranya dengan menghubungi *777*1*6# untuk pendaftaran dan mengetahui info lebih lanjut program Senyum Setia Indosat.

Indosat adalah penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan layanan jasa selular (Mentari, Matrix dan IM3), jasa telekomunikasi tetap atau jasa suara tetap (seperti jasa SLI yaitu SLI 001, selular (Mentari, Matrix dan IM3), jasa telekomunikasi tetap atau jasa suara tetap (seperti jasa SLI yaitu SLI 001, SLI 008 dan FlatCall 01016, jasa fixed wireless yaitu StarOne dan I-Phone).

Indosat juga penyelenggara jasa data tetap (MIDI) bersama-sama dengan anak perusahaannya yaitu, Indosat Mega Media (IM2) dan Lintasarta serta jasa layanan satelit. Indosat juga menyediakan layanan seluler 3.5 G dengan teknologi HSPA+. Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (JSX:ISAT) dan saham dalam bentuk American Depositary Shares tercatat di Bursa Efek New York (NYSE:IIT).(dd)

BAUBAU POST: Kinerja Hakim "Dimata-matai"

BAUBAU POST: Kinerja Hakim "Dimata-matai"

Kinerja Hakim "Dimata-matai"

JAKARTA-SULTRA-Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan Komisi Yudisial RI menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengawasan praktek Judicial Corruption. Kesepahaman tersebut di tandatangani di Jakarta oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. Busyro Muqodas, SH, MH dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PERMAHI, Windu Wijaya, SH, Selasa (26/10).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERMAHI Baubau, La Nuhi, SH, melalui pesan singkatnya via Face Book (fb), menyebut tiga pasal yang dilahirkan. Di antaranya pasal 3 ayat (1) berbunyi koordinasi dan tindak lanjut atas temuan masing-masing pihak, (2) tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan praktek judicial coruption (Korupsi Yudisial) (3) partisipasi dalam pelaporan dan pengawasan kinerja hakim di Indonesia.
"Ayat (4) sosialisasi dan kampanye bersama tentang pemberantasan praktek Judicial Corruption dalam upaya menjaga martabat dan keluhuran hakim," kutipnya.
Menurut La Nuhi, kesepahaman itu secara otomatis telah diterapkan di Nusantara, termasuk Baubau dan Sulawesi Tenggara. Tujuannya untuk melakukan pengawasan dalam menjaga martabat dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam UU No.22/2004 tentang Komisi Yudisial. 
"Konkritnya, membantu Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim," tandasnya. Kerja sama itu lanjutnya, akan berlangsung selama dua tahun. Wilayah kerja PERMAHI Cabang Baubau meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara.(dd) 

Mahasiswa IST Demo Pertanyakan Legalitas Kampus

BAUBAU-SULTRA-Mahasiswa Institut Sains Teknologi (IST) Buton yang terdiri dari unsur mahasiswa STIKIP dan STIKES melakukan demonstrasi meminta kejelasan status perguruan tinggi mereka. Ratusan mahasiswa itu melakukan longmarch dari Stadion Betoambari, berorasi di depan kampus dan melanjutkan ke DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin (01/11).
Dalam aksinya, ratusan mahasiswa meminta kepada pihak kampus untuk transparan dan tidak membohongi mahasiswa. Sebab hal itu sangat menentukan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) dan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) IST Buton.
"Kata pengelola, sudah ada MoU dengan perguruan tinggi lain agar mahasiswa STIKES angkatan 2007 dan 2008 bisa memperoleh ijazah? Tapi ketika diminta untuk diperlihatkan kepada mahasiswa tidak diperbolehkan," kata salah saerang mahasiswa, Omo saat berorasi.
Perkuliahan lumpuh, tak satu pun mahasiswa mengikuti proses belajar-mengajar. "Kita hentikan kuliah hari ini, kita tuntut status kejelasan masadepan kita," lanjut orator lainnya.
Omo juga mempertanyakan silabus dan kurikulum yang digunakan pihak kampus IST, karena semuanya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti). "Ada banyak teman-teman kita integrasi ke perguruan tinggi lain. Dan ternyata mereka harus mulai dari nol, karena matakuliah di IST tida diakui kopetis," ungkap mahasiswa.
Kekecewaan mahasiswa itu bermula ketika kuliah umum yang dibawakan oleh salah seorang pejabat Kopertis Wilayah IX Sulawesi, 23 Oktober lalu. Mahasiswa tidak dilayani ketika mempertanyakan status dan legalitas kampus. Aksi kali ini dipimpin oleh korlap aksi, Hardin Buruhi. Hingga pukul 11.30 Wita, mahasiswa masih melakukan aksi di DPRD Baubau.(dd)

APBD Defisit, DPRD dan Pemerintah Sepakat Menzerokan

Anggaran SKPD di Rasionalkan



BAUBAU,BP-Nilai APBD Kota Baubau tahun 2009 yang defisit sedikitnya Rp 24 miliar, membuat tim pemerintah dan badan anggaran DPRD Kota Baubau bekerja keras untuk menyusun plafon anggaran kembali ketitik nol (zero). Sebagai konsekuensinya, pemerintah atas persetujuan DPRD akan 'memangkas' anggaran yang dirasa tidak rasional pada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hingga tadi siang, sudah dilakukan rasionalisasi anggaran pada tiap SKPD. hingga Ketua DPRD Baubau H Hasidin Sadif menskorsing sidang, anggaran yang akan disetujui dikurangi pada setiap SKPD sudah menutupi defisit mata anggaran sebelumnya sebesar Rp 22.2 miliar.

"Pembahasan dari hari sebelumnya (jumat-red) dengan tim anggaran pemerintah, rasionalisasi anggaran untuk membuat defisit kembali ke titik nol hingga sekarang tinggal Rp 1.8 miliar. Pembahasannya masih lanjut nanti malam. Untuk mengatasi kondisi yang masih minus Rp 1.8 miliar ini, keputusan sidang menyerahkan kepada pemerintah untuk kembali melihat SKPD mana yang masih bisa dipangkas anggarannya," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Baubau Rais Jaya Rachman, Sabtu (30/10).

Rapat kerja yang digelar di gedung DPRD itu berlangsung alot. Sebab selain sepakat menzerokan defisit anggaran yang dialami Kota Baubau, anggota badan anggaran juga menyoal kenapa APBD sebelumnya bisa defisit. Menurut Rais, agar  hal ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, pemerintah harusnya jujur mengakui kalau sudah terjadi defisit. "Jangan nanti hasil audit BPK sudah ketahuan baru mau jujur," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Anggota Badan anggaran lainnya Adnan Lubis. Menurutnya, kesalahan masalah lalu juga bukan hanya kesalahan pemerintah semata, tapi juga DPRD sebagai unsur pengawas dalam pelaksanaan APBD. Karena itu, dia meminta kepada tim anggaran pemerintah agar betul-betul menyusun anggaran itu sesuai kebutuhan.

"Artinya pemerintah jangan hanya melakukan copy-paste dari perencanaan dari tahun sebelumnya. Kan ada kegiatan yang sifatnya selalu bisa diprediksi untuk dianggarkan. Misalnya kegiatan MTQ dan festival Pulau Makassar. Cobalah kita menghayal-menghayal dulu, jangan hanya copy-paste," ucapnya dihadapan peserta sidang.

Asisten I Arif Rais yang mewakili Ketua Tim Anggaran Pemkot Suhufan SAg mengatakan dia tidak tahu persis angka-angka pasti yang harus dirasionalisasi  guna menzerokan defisit yang dialami Kota Baubau. Sedangkan menurut Muzakir,  rasionalisasi anggaran yang ada di SKPD itu pada dasarnya yang dikurangi untuk biaya anggaran yang rasa tidak terlalu penting. Misalnya anggaran untuk makan dan minum dan perjalanan dinas PNS.

"Soal SKPD mana yang paling banyak anggarannya akan di 'pangkas' belum tahu persis. Tapi nanti malam (malam ini-red) kami akan ajukan ke DPRD untuk dibahas bersama," janjinya.

Hasidin Sadif sebelum mengetuk palu skorsing, mengingatkan kepada peserta sidang, bahwa pengurangan anggaran di tiap SKPD itu tetap bertumpu pada rasionalitas, kewajaran, dan tetap mendukung visi dan misi pemerintah," pintanya. (ard)

Anggota DPRD Pertanyakan Pos Bantuan Pada Pemerintah

BAUBAU-SULTRA,BP-Anggota DPRD Baubau mempertanyakan beberapa hal terkait pengelolaan keuangan daerah pada Rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah membahas APBD-P, Jumat (29/10) di gedung dewan. Salah satunya, anggota DPRD Baubau menyoroti pos bantuan mahasiswa, PNS dan non PNS.

Mendapat pertanyaan dari anggota DPRD Baubau Muh. Ishak Zuhur, Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Baubau, Zakir mengatakan  setiap permohonan bantuan dana dari organisasi mahasiswa, PNS dan non PNS tidak direalisasi berdasarkan be
sarnya permintaan yang tertera dalam proposal.


"Misalnya kita hanya kasih untuk bantuan jalan saja dan masih wajar. Yang penting dia masih bisa jalan walaupun bantuannya kecil-kecil," katanya menjelaskan di gedung dewan.

Asisten II Sekot Baubau, Arif Rais mengatakan Pemda melihat berdasarkan proposal masing-masing. Sehingga dalam pemberian bantuan tidak mutlak harus sesuai dengan yang tertera dalam proposal.


Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Baubau Hasidin Sadif itu, Muh. Ishak Zuhur mempertanyakan bantuan anggaran Rp 3,37 juta, Joni Munadi mempertanyakan  pajak hotel dan rumah kost yang dikenai pajak jika memiliki minimal 10 kamar.(dd)

INTERAKSI PERS DAN PEMERINTAH DAERAH

(OPINI)

Beberapa hari terakhir media massa lokal di Bangka Belitung memberitakan pernyataan Walikota Pangkalpinang yang terkesan melecehkan profesi wartawan. Akibatnya muncul berbagai statement dari berbagai pihak, baik dari wartawan sendiri, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), anggota DPRD, tokoh pemuda sampai dengan cybercommunity melalui Bangkapos Facebookers. Ada yang berkomentar pernyataan tersebut melecehkan profesi wartawan, ada yang menyayangkan dan ada pula yang berharap orang nomor satu di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ini untuk meminta maaf. Terakhir, insan pers menggelar aksi damai didepan kantor Walikota terkait masalah ini.


Adanya permasalahan antara Pejabat publik dengan insan pers ini tidak hanya terjadi dipangkalpinang, tetapi juga dibeberapa daerah lain. Misalnya yang baru-baru ini terjadi, dimana wartawan di Banjarmasin merasa dilecehkan dengan pernyataan Walikota Banjarmasin H. Muhidin dalam apel pagi PNS Pemkot Banjarmasin, menyatakan bahwa wartawan itu banyak dosa. Akibat ulah Walikota ini, PWI Banjarmasin mensomasi Walikota dan melaporkan masalah ini ke PWI Pusat serta Dewan Pers di Jakarta. Kemudian Bupati Kerinci, Murasman juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Murasman, dihadapan wisudawan STAIN Kerinci di Gedung Nasional Sungai Penuh, menyatakan Sarjana kalau tidak punya uang jangan jadi wartawan dan tukang ojek. Hal yang sama dan lebih parah juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Seorang anggota DPRD Pekanbaru, Yose Saputra membuka celananya dan meminta wartawan untuk memotret (maaf) pantatnya.


Tidak hanya Kepala Daerah, Menkominfo Tifatul Sembiring pun pernah bermasalah dengan insan pers. Saat wartawan Media Indonesia meminta konfirmasi terkait RPM Kontent Multi Media, Menkonminfo justru mengirim pesan singkat yang isinya, "Wartawan sudah lihai menulis tanpa perlu meminta konfirmasi. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu".


Beberapa contoh di atas hanya sebagian saja dari sekian banyak permasalahan yang melibatkan pers dengan pejabat publik dinegeri ini. Seharusnya di era reformasi dan demokrasi yang sedang kita bangun bersama, permasalahan seperti ini tidak terus terulang, seandainya kita mau belajar dari pengalaman dan semua pihak saling mengintropeksi diri, baik pejabat publik maupun wartawan, agar sinergisitas keduanya dapat membangun daerah dan bangsa ini dengan penuh peradaban.


Interaksi Positif


Salah satu ciri dari good governance atau tata pemerintah yang baik adalah mampu berinteraksi dengan semua elemen termasuk pers sebagai mitra kerja sekaligus alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih Sekarang Kepala daerah sudah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus memiliki akuntabilitas, transparansi dan responsif yang sangat tinggi. Kepala daerah sebagai orang nomor satu di daerah tidak hanya sebagai figur yang cukup dikenal pada saat kampanye, tetapi juga selama lima tahun ia memimpin, bahkan setelah meninggalkan jabatannya. Semua perkataan, perilaku, sikap dan kebijakannya akan menjadi perhatian seluruh masyarakat. Mulai dari kalangan pers, kampus sampai dengan obrolan di warung kopi.


Dalam hubungan dengan pers, pejabat publik perlu memiliki kemampuan untuk merespon secara positif semua yang tulis oleh media tentang kebijakan yang dikeluarkannya, apakah itu berita baik ataupun buruk. Ketika beritanya bernada negatif, manajemen evaluatif harus digunakan. Artinya anggap berita tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan evaluasi serta untuk mengingatkan agar terus melakukan perbaikan. Ketika wartawan dinilai memelintir berita dan tidak paham memberitakan kebijakan pemerintah daerah, ada baiknya diperjelas mana yang dipelintir dan pejabat publik menjelaskan ketidakpahaman wartawan. Apabila ini dilakukan lebih awal, mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan dan pejabat publik semakin terbuka sedangkan wartawan semakin profesional.


Eduard Depari, seorang pakar komunikasi menyatakan "bagaimanapun interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, dapat terwujud jika masing-masing menyadari perannya dan mau mengisi kekurangan yang dirasakan sebagai ganjalan dalam hubungan tersebut. Karena walaupun telah diusahakan, bagi pers tidak mudah untuk memuaskan semua pihak secara bersama-sama".


Pernyataan ini menunjukkan bahwa interaksi antara pers, pemerintah dan masyarakat dapat terwujud jika masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik. Wartawan harus menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara profesional, bertanggungjawab dan mematuhi kode etik profesi. Sementara pemerintah daerah, mulai dari pejabat publik tertinggi sampai dengan bawahannya harus lebih besifat terbuka dan memberi informasi sejelas mungkin agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh kalangan wartawan. Sementara masyarakat juga harus sudah cerdas untuk menangkap apa yang dibacanya dimedia. Apakah informasi yang ada berguna atau tidak untuk dirinya, lingkungan dan lebih jauh lagi bagi proses pembangunan daerah. Masyarakat juga harus aktif memberikan masukan, baik kepada pemerintah daerah maupun wartawan terkait pemberitaan media massa.


Tiga Jalur


Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan pula bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hal ini bukan berarti wartawan kebal hukum. Wartawan juga harus profesional dan bertanggungjawab atas hasil karya jurnalistiknya ketika itu merugikan orang lain, termasuk pejabat publik. Ada tiga jalur yang dapat ditempuh jika pemberitaan pers dinilai merugikan, yaitu memberikan hak jawab, jalur hukum, atau melaporkan kepada Dewan Pers. Namun mengingat simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah, kiranya jalur pertama dan ketiga yang diprioritaskan untuk ditempuh dahulu, diiringi dengan perbaikan terus menerus oleh wartawan maupun pejabat publik. 


Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
Dosen FHIS UBB

Mahasiswa Unidayan Galang Dana Untuk Bencana

BAUBAU-SULTRA,BP - Puluhan Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Unidayang Fakultas Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) menggelar aksi penggalangan dana sebagai wujud keprihatinan atas bencana yang melanda Negeri Indonesia Sabtu (30/10).


Aksi penggalangan dana dimulai dari kampus Unidayan, tugu kirab, pasar Laelangi dan berakhir dengan melaksanakan Sholat Ghoib secara berjamaah di ruas jalan depan Istana Ilmiah yang kemudian kembali ke sekretariat di Kampus Unidayan.


Ketika melakukan aksi di ruas jalan R.A. Kartini tepatnya di pasar Laelangi, sempat memacetkan arus lalu lintas. Antrean kendaraan hingga mencapai kurang lebih 100 meter. Mahasiswa ini juga sempat meminta sumbangan seadanya kepada seluruh took-toko yang terdapat di pasar laelangi.


Korlap aksi, Amir mengungkapkan bahwa aksi mereka ini merupakan aksi sosial terkait korban bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita yakni banjir bandang Wasior Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, gempa Gunung Merapi Sleman DI Yogyakarta, dan tsunami Mentawai Sumatera Barat. 


“Kami bersama-sama Himpunan Mahasiswa Manajemen Unidayang Fakultas Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) turun ke jalan dalam hal melakukan aksi sosial terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di beberapa daerah, dan Insya Allah aksi penggalangan dana ini akan kami salurkan langsung melalui salah satu rekening stasiun tv nasional. Sementara terkait Sholat Ghoib yang kami lakukan sebab sampai hari ini kami merasa masih banyak jenazah-jenazah yang belum di temukan agar arwah mereka dapat di terima disisi Allah SWT.(hrm)

Kelola Nentu, Ibu RT Lestarikan Hutan

(Feature)

KELOMPOK Nentu Lestari (KNL) yang beranggotakan ibu rumah tangga (RT) di
kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Buton, Sulawesi Tenggara, memiliki
cara lain untuk melestarikan hutan tanpa merambah secara berlebihan dengan
memanfaatkan tumbuhan liar guna membuat kerajinan anyam bernilai ekonomi.
Para ibu RT itu juga berhasil memanfaatkan lingkungan sekitarnya tanpa  merusak kawasan hutan.




Laporan: Riza Salman, Buton


PERJUANGAN ibu RT itu berawal dari mencoba-coba meniru kerajinan anyam daerah
lain pada tahun 2007 yaitu dengan mengembangkan usaha kerajinan anyam
berbahan dasar tumbuhan liar yang merambat di hutan. Masyarakat setempat
menyebutnya nentu, dimana secara turun temurun nentu tidak memiliki fungsi.


Farida, Ketua Kelompok Nentu Lestari, mengatakan awalnya mereka mencoba
membuat vas bunga. Setelah berhasil, anyaman dikembangkan dengan berbagai
variasi  menjadi kipas, gantungan kunci,tempat buah, dan topi koboi untuk
dijual. Harganya pun terjangkau tanpa merogoh kantung anda.


Seperti ibu rumah tangga lainnnya yang hidup di pedesaan, paruh waktu mereka
digunakan untuk berkebun dan mengurus rumah tangga sembari menganyam nentu
disela-sela kesempatan yang ada.


Tidak sulit untuk mengumpulkan  nentu. Karena tumbuhan ini
tersebar dan tumbuh liar di kawasan hutan setempat. Meskipun diambil secara
berlebihan, tetap saja tidak menyebabkan kerusakan pada keseimbangan hutan.


"Pengambilan  nentu tidak merusak hutan karena tunas
tumbuhan tersebut cepat tumbuh setelah diambil untuk dimanfaatkan. Selain itu
nentu dapat dikembangkan untuk kerajinan bernilai ekonomis demi meningkatkan
fungsi gender," ungkap Lurah Tondombulu Wa Ode Amalia.


Hasil amatan salah seorang aktivis lingkungan bernama Winardi dari Operattion
Wallacea Trust (OWT), yaitu sebuah lembaga yang mendampingi pemberdayaan
masyarakat terhadap upaya konservasi di Sulawesi Tenggara (Sultra),
menyebutkan masyarakat Kelurahan Tondombulu sangat antusias terhadap
depemanfaatan hasil hutan.


Menurut Winardi, kedepan masyarakat di kelurahan itu akan tetap melestarikan
lingkungan dan tidak merambah hutan. "Masyarakat ini dapat dikategorikan
masyarakat pemelihara lingkungan atau kelompok pelestari lingkungan,"
ucapnya, Jumat (29/10).


Untuk pengembangan usaha produk anyam nentu belum menembus pasaran nasional
dan masih membutuhkan perhatian serius dari bebagai pihak, utamanya
pemerintah setempat. Sejauh ini, karya dari kelempok nentu yang berkualitas
dan bernilai seni hanya jadi pajangan di pameran event nasional mewakili
daerah.(***)  

"Administrasi" Perumahan MBR Tak Jelas

BAUBAU-SULTRA,BP-Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Lipu Morikana (sebelah barat Palagimata) belum jelas secara administrasi kewilayahan. Apakah masuk Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari atau Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum.


Camat Murhum Abdul Karim dan Camat Betoambari sempat mempertanyakan keberadaan perumahan itu kepada Walikota Baubau saat peresmian pemasangan listrik di MBR pada Hari Listrik Nasional (Harlitnas) untuk sejuta sambungan listrik. Camat Murhum meminta agar Walikota Baubau menerbitkan SK Walikota untuk kejelasan batas-batas wilayah.


Sedangkan Camat Betoambari menanyakan Lipu Morikana masuk dalam wilayah kecamatan apa. "Tapi menurut Lurah Lipu, Lipu Morikana ini masuk RT 3 RW 6 Kelurahan Lipu," ungkapnya.


Atau kalau pun dijadikan satu RW sangat memungkinkan karena terdiri dari 132 KK. Pertanyaannya apakah mereka masuk warga Lipu atau Baadia, atau masih mengacu pada tempat domisili berdasarkan KTP lama.


Menanggapi hal itu, Walikota Baubau Mz Amirul Tamim meminta dua bawahannya itu untuk tidak terkotak pada persoalan kecil. Sebab Baubau masih sangat dinamis. "Kalau masalah dia warga mana itu tinggal di atas meja," katanya.


Menurut Amirul, bisa jadi Lipu Morikana ke depan bakal menjadi satu kelurahan tersendiri. Karena kata dia, akan menyusul perumahan untuk 200 KK dan 300 KK. "Ini lebih banyak dari jumlah penduduk melai nantinya," katanya berseloroh.(dna)

Im3 24 Bakal Beri Kejutan

    BAUBAU-SULTRA,BP-Indosat Cabang Baubau gelar kegiatan Happy Art di kawasan Tugu Kirab Jl Poros Betoambari, Kecamatan Murhum, Jumat (29/10). Kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan rencana launching program Indosat Im3 24 yang akan digelar awal bulan depan. 

    Head of Indosat Baubau, Herman Usman mengatakan pihaknya akan melakukan gebrakan untuk memudahkan pengguna Indosat. "Tunggu saja kejutan baru Indosat," katanya.

    Indosat Baubau terus melakukan sosialisasi rencana launching Im3 24 sepekan terakhir ini. Amatan media ini, di Tugu Kirab sekitar tujuh pemuda berpakaian atribut Indosat sambil menutupi kepala ala ninja. Mereka dilengkapi perisai (tameng bundar) bertuliskan Im3 24.

Kegiatan seperti ini rencananya akan digelar kembali ke sejumlah sekolah, Sabtu (30/10).

    Marketing komunikasi, La Ode Sahrin, mengatakan sosialisasi Im3 24 serupa dilakukan seluruh Cabang Indosat di nusantara.(asw)

Mahasiswa Prihatin Bencana

BAUBAU-SULTRA,BP - http://www.baubaupos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB) gelar malam renungan sebagai bentuk rasa keprihatinan atas musibah yang sedang dialami NKRI. Renungan itu digelar di ruas Jl Yos Soedarso depan Istana Ilmiah, Kamis malam (28/10).

Koordinator aksi, Eko Satria menjelaskan sejumlah bencana dan duka yang sedang dialami sebagian rakyat Indonesia. Di antaranya banjir bandang Wasior Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, gempa Gunung Merapi Sleman DI Yogyakarta, dan tsunami Mentawai Sumatera Barat. 

Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa itu menduduki separuh badan jalan dan membakar lilin sebagai bentuk solidaritas mendalam atas peristiwa yang melanda negeri ini. "Kami hanya ingin menunjukan kalau mereka yang menjadi korban bencana alam saat ini tidak sendiri dan kami di sini membakar lilin sebagai bentuk kesedihan dan rasa prihatin," tuturnya.

Dia menambahkan aksi tersebut akan berlangsung hingga pukul 23.00 Wita, namun jika memungkinkan, kegiatan serupa akan di lakukan di waktu yang lain. Selain melakukan renungan, massa GMB yang terbagung dari Mahasiswa Fakultas Hukum dan Teknik Mesin Unidayan juga melakukan penggalangan dana untuk korban banjir Wasior yang ada di Baubau.(asw/hrm)

Calhaj Asal Kabupaten Muna Terbang Lewat Baubau

BAUBAU-SULTRA,BP - http://www.baubaupos.com -Sedikitnya 57 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Muna berangkat melalui Kota Baubau via Wings Air, Kamis (28/10). JCH Muna menyempatkan salat zuhur di Mesjid Raya Baubau sebelum menuju Bandara Betoambari lalu terbang ke Embarkasi Makassar.


Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kabupaten Muna, La Afa menjelaskan Pemkab Muna telah berkoordinasi dengan Pemkot Baubau untuk dilayani selama keberadaannya di Baubau. Dia mengungkapkan pihaknya mendapat pelayanan maksimal dari Pemkot Baubau.


"Pihak kami sebelumnya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Kota Baubau untuk memudahkan para calon jemaah haji selama berada di Baubau," jelasnya.


Dari 57 JCH, laki-laki terdiri dari 23 orang, sedangkan perempuan 34 orang. Sesuai jadwal Wings Air, JCH akan bertolak menuju Makassar pukul 16.00 Wita.(hrm)