Anggaran SKPD di Rasionalkan
BAUBAU,BP-Nilai APBD Kota Baubau tahun 2009 yang defisit sedikitnya Rp 24 miliar, membuat tim pemerintah dan badan anggaran DPRD Kota Baubau bekerja keras untuk menyusun plafon anggaran kembali ketitik nol (zero). Sebagai konsekuensinya, pemerintah atas persetujuan DPRD akan 'memangkas' anggaran yang dirasa tidak rasional pada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Hingga tadi siang, sudah dilakukan rasionalisasi anggaran pada tiap SKPD. hingga Ketua DPRD Baubau H Hasidin Sadif menskorsing sidang, anggaran yang akan disetujui dikurangi pada setiap SKPD sudah menutupi defisit mata anggaran sebelumnya sebesar Rp 22.2 miliar.
"Pembahasan dari hari sebelumnya (jumat-red) dengan tim anggaran pemerintah, rasionalisasi anggaran untuk membuat defisit kembali ke titik nol hingga sekarang tinggal Rp 1.8 miliar. Pembahasannya masih lanjut nanti malam. Untuk mengatasi kondisi yang masih minus Rp 1.8 miliar ini, keputusan sidang menyerahkan kepada pemerintah untuk kembali melihat SKPD mana yang masih bisa dipangkas anggarannya," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Baubau Rais Jaya Rachman, Sabtu (30/10).
Rapat kerja yang digelar di gedung DPRD itu berlangsung alot. Sebab selain sepakat menzerokan defisit anggaran yang dialami Kota Baubau, anggota badan anggaran juga menyoal kenapa APBD sebelumnya bisa defisit. Menurut Rais, agar hal ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, pemerintah harusnya jujur mengakui kalau sudah terjadi defisit. "Jangan nanti hasil audit BPK sudah ketahuan baru mau jujur," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Anggota Badan anggaran lainnya Adnan Lubis. Menurutnya, kesalahan masalah lalu juga bukan hanya kesalahan pemerintah semata, tapi juga DPRD sebagai unsur pengawas dalam pelaksanaan APBD. Karena itu, dia meminta kepada tim anggaran pemerintah agar betul-betul menyusun anggaran itu sesuai kebutuhan.
"Artinya pemerintah jangan hanya melakukan copy-paste dari perencanaan dari tahun sebelumnya. Kan ada kegiatan yang sifatnya selalu bisa diprediksi untuk dianggarkan. Misalnya kegiatan MTQ dan festival Pulau Makassar. Cobalah kita menghayal-menghayal dulu, jangan hanya copy-paste," ucapnya dihadapan peserta sidang.
Asisten I Arif Rais yang mewakili Ketua Tim Anggaran Pemkot Suhufan SAg mengatakan dia tidak tahu persis angka-angka pasti yang harus dirasionalisasi guna menzerokan defisit yang dialami Kota Baubau. Sedangkan menurut Muzakir, rasionalisasi anggaran yang ada di SKPD itu pada dasarnya yang dikurangi untuk biaya anggaran yang rasa tidak terlalu penting. Misalnya anggaran untuk makan dan minum dan perjalanan dinas PNS.
"Soal SKPD mana yang paling banyak anggarannya akan di 'pangkas' belum tahu persis. Tapi nanti malam (malam ini-red) kami akan ajukan ke DPRD untuk dibahas bersama," janjinya.
Hasidin Sadif sebelum mengetuk palu skorsing, mengingatkan kepada peserta sidang, bahwa pengurangan anggaran di tiap SKPD itu tetap bertumpu pada rasionalitas, kewajaran, dan tetap mendukung visi dan misi pemerintah," pintanya. (ard)
Minggu, 31 Oktober 2010
Sabtu, 30 Oktober 2010
Anggota DPRD Pertanyakan Pos Bantuan Pada Pemerintah
BAUBAU-SULTRA,BP-Anggota DPRD Baubau mempertanyakan beberapa hal terkait pengelolaan keuangan daerah pada Rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah membahas APBD-P, Jumat (29/10) di gedung dewan. Salah satunya, anggota DPRD Baubau menyoroti pos bantuan mahasiswa, PNS dan non PNS.
Mendapat pertanyaan dari anggota DPRD Baubau Muh. Ishak Zuhur, Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Baubau, Zakir mengatakan setiap permohonan bantuan dana dari organisasi mahasiswa, PNS dan non PNS tidak direalisasi berdasarkan be
sarnya permintaan yang tertera dalam proposal.
"Misalnya kita hanya kasih untuk bantuan jalan saja dan masih wajar. Yang penting dia masih bisa jalan walaupun bantuannya kecil-kecil," katanya menjelaskan di gedung dewan.
Asisten II Sekot Baubau, Arif Rais mengatakan Pemda melihat berdasarkan proposal masing-masing. Sehingga dalam pemberian bantuan tidak mutlak harus sesuai dengan yang tertera dalam proposal.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Baubau Hasidin Sadif itu, Muh. Ishak Zuhur mempertanyakan bantuan anggaran Rp 3,37 juta, Joni Munadi mempertanyakan pajak hotel dan rumah kost yang dikenai pajak jika memiliki minimal 10 kamar.(dd)
sarnya permintaan yang tertera dalam proposal.
"Misalnya kita hanya kasih untuk bantuan jalan saja dan masih wajar. Yang penting dia masih bisa jalan walaupun bantuannya kecil-kecil," katanya menjelaskan di gedung dewan.
Asisten II Sekot Baubau, Arif Rais mengatakan Pemda melihat berdasarkan proposal masing-masing. Sehingga dalam pemberian bantuan tidak mutlak harus sesuai dengan yang tertera dalam proposal.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Baubau Hasidin Sadif itu, Muh. Ishak Zuhur mempertanyakan bantuan anggaran Rp 3,37 juta, Joni Munadi mempertanyakan pajak hotel dan rumah kost yang dikenai pajak jika memiliki minimal 10 kamar.(dd)
INTERAKSI PERS DAN PEMERINTAH DAERAH
(OPINI)
Beberapa hari terakhir media massa lokal di Bangka Belitung memberitakan pernyataan Walikota Pangkalpinang yang terkesan melecehkan profesi wartawan. Akibatnya muncul berbagai statement dari berbagai pihak, baik dari wartawan sendiri, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), anggota DPRD, tokoh pemuda sampai dengan cybercommunity melalui Bangkapos Facebookers. Ada yang berkomentar pernyataan tersebut melecehkan profesi wartawan, ada yang menyayangkan dan ada pula yang berharap orang nomor satu di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ini untuk meminta maaf. Terakhir, insan pers menggelar aksi damai didepan kantor Walikota terkait masalah ini.
Adanya permasalahan antara Pejabat publik dengan insan pers ini tidak hanya terjadi dipangkalpinang, tetapi juga dibeberapa daerah lain. Misalnya yang baru-baru ini terjadi, dimana wartawan di Banjarmasin merasa dilecehkan dengan pernyataan Walikota Banjarmasin H. Muhidin dalam apel pagi PNS Pemkot Banjarmasin, menyatakan bahwa wartawan itu banyak dosa. Akibat ulah Walikota ini, PWI Banjarmasin mensomasi Walikota dan melaporkan masalah ini ke PWI Pusat serta Dewan Pers di Jakarta. Kemudian Bupati Kerinci, Murasman juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Murasman, dihadapan wisudawan STAIN Kerinci di Gedung Nasional Sungai Penuh, menyatakan Sarjana kalau tidak punya uang jangan jadi wartawan dan tukang ojek. Hal yang sama dan lebih parah juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Seorang anggota DPRD Pekanbaru, Yose Saputra membuka celananya dan meminta wartawan untuk memotret (maaf) pantatnya.
Tidak hanya Kepala Daerah, Menkominfo Tifatul Sembiring pun pernah bermasalah dengan insan pers. Saat wartawan Media Indonesia meminta konfirmasi terkait RPM Kontent Multi Media, Menkonminfo justru mengirim pesan singkat yang isinya, "Wartawan sudah lihai menulis tanpa perlu meminta konfirmasi. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu".
Beberapa contoh di atas hanya sebagian saja dari sekian banyak permasalahan yang melibatkan pers dengan pejabat publik dinegeri ini. Seharusnya di era reformasi dan demokrasi yang sedang kita bangun bersama, permasalahan seperti ini tidak terus terulang, seandainya kita mau belajar dari pengalaman dan semua pihak saling mengintropeksi diri, baik pejabat publik maupun wartawan, agar sinergisitas keduanya dapat membangun daerah dan bangsa ini dengan penuh peradaban.
Interaksi Positif
Salah satu ciri dari good governance atau tata pemerintah yang baik adalah mampu berinteraksi dengan semua elemen termasuk pers sebagai mitra kerja sekaligus alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih Sekarang Kepala daerah sudah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus memiliki akuntabilitas, transparansi dan responsif yang sangat tinggi. Kepala daerah sebagai orang nomor satu di daerah tidak hanya sebagai figur yang cukup dikenal pada saat kampanye, tetapi juga selama lima tahun ia memimpin, bahkan setelah meninggalkan jabatannya. Semua perkataan, perilaku, sikap dan kebijakannya akan menjadi perhatian seluruh masyarakat. Mulai dari kalangan pers, kampus sampai dengan obrolan di warung kopi.
Dalam hubungan dengan pers, pejabat publik perlu memiliki kemampuan untuk merespon secara positif semua yang tulis oleh media tentang kebijakan yang dikeluarkannya, apakah itu berita baik ataupun buruk. Ketika beritanya bernada negatif, manajemen evaluatif harus digunakan. Artinya anggap berita tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan evaluasi serta untuk mengingatkan agar terus melakukan perbaikan. Ketika wartawan dinilai memelintir berita dan tidak paham memberitakan kebijakan pemerintah daerah, ada baiknya diperjelas mana yang dipelintir dan pejabat publik menjelaskan ketidakpahaman wartawan. Apabila ini dilakukan lebih awal, mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan dan pejabat publik semakin terbuka sedangkan wartawan semakin profesional.
Eduard Depari, seorang pakar komunikasi menyatakan "bagaimanapun interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, dapat terwujud jika masing-masing menyadari perannya dan mau mengisi kekurangan yang dirasakan sebagai ganjalan dalam hubungan tersebut. Karena walaupun telah diusahakan, bagi pers tidak mudah untuk memuaskan semua pihak secara bersama-sama".
Pernyataan ini menunjukkan bahwa interaksi antara pers, pemerintah dan masyarakat dapat terwujud jika masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik. Wartawan harus menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara profesional, bertanggungjawab dan mematuhi kode etik profesi. Sementara pemerintah daerah, mulai dari pejabat publik tertinggi sampai dengan bawahannya harus lebih besifat terbuka dan memberi informasi sejelas mungkin agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh kalangan wartawan. Sementara masyarakat juga harus sudah cerdas untuk menangkap apa yang dibacanya dimedia. Apakah informasi yang ada berguna atau tidak untuk dirinya, lingkungan dan lebih jauh lagi bagi proses pembangunan daerah. Masyarakat juga harus aktif memberikan masukan, baik kepada pemerintah daerah maupun wartawan terkait pemberitaan media massa.
Tiga Jalur
Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan pula bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hal ini bukan berarti wartawan kebal hukum. Wartawan juga harus profesional dan bertanggungjawab atas hasil karya jurnalistiknya ketika itu merugikan orang lain, termasuk pejabat publik. Ada tiga jalur yang dapat ditempuh jika pemberitaan pers dinilai merugikan, yaitu memberikan hak jawab, jalur hukum, atau melaporkan kepada Dewan Pers. Namun mengingat simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah, kiranya jalur pertama dan ketiga yang diprioritaskan untuk ditempuh dahulu, diiringi dengan perbaikan terus menerus oleh wartawan maupun pejabat publik.
Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
Dosen FHIS UBB
Mahasiswa Unidayan Galang Dana Untuk Bencana
BAUBAU-SULTRA,BP - Puluhan Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Unidayang Fakultas Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) menggelar aksi penggalangan dana sebagai wujud keprihatinan atas bencana yang melanda Negeri Indonesia Sabtu (30/10).Aksi penggalangan dana dimulai dari kampus Unidayan, tugu kirab, pasar Laelangi dan berakhir dengan melaksanakan Sholat Ghoib secara berjamaah di ruas jalan depan Istana Ilmiah yang kemudian kembali ke sekretariat di Kampus Unidayan.
Ketika melakukan aksi di ruas jalan R.A. Kartini tepatnya di pasar Laelangi, sempat memacetkan arus lalu lintas. Antrean kendaraan hingga mencapai kurang lebih 100 meter. Mahasiswa ini juga sempat meminta sumbangan seadanya kepada seluruh took-toko yang terdapat di pasar laelangi.
Korlap aksi, Amir mengungkapkan bahwa aksi mereka ini merupakan aksi sosial terkait korban bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita yakni banjir bandang Wasior Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, gempa Gunung Merapi Sleman DI Yogyakarta, dan tsunami Mentawai Sumatera Barat.
“Kami bersama-sama Himpunan Mahasiswa Manajemen Unidayang Fakultas Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) turun ke jalan dalam hal melakukan aksi sosial terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di beberapa daerah, dan Insya Allah aksi penggalangan dana ini akan kami salurkan langsung melalui salah satu rekening stasiun tv nasional. Sementara terkait Sholat Ghoib yang kami lakukan sebab sampai hari ini kami merasa masih banyak jenazah-jenazah yang belum di temukan agar arwah mereka dapat di terima disisi Allah SWT.(hrm)
Jumat, 29 Oktober 2010
Kelola Nentu, Ibu RT Lestarikan Hutan
(Feature)
KELOMPOK Nentu Lestari (KNL) yang beranggotakan ibu rumah tangga (RT) di
kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Buton, Sulawesi Tenggara, memiliki
cara lain untuk melestarikan hutan tanpa merambah secara berlebihan dengan
memanfaatkan tumbuhan liar guna membuat kerajinan anyam bernilai ekonomi.
Para ibu RT itu juga berhasil memanfaatkan lingkungan sekitarnya tanpa merusak kawasan hutan.
Laporan: Riza Salman, Buton
PERJUANGAN ibu RT itu berawal dari mencoba-coba meniru kerajinan anyam daerah
lain pada tahun 2007 yaitu dengan mengembangkan usaha kerajinan anyam
berbahan dasar tumbuhan liar yang merambat di hutan. Masyarakat setempat
menyebutnya nentu, dimana secara turun temurun nentu tidak memiliki fungsi.
Farida, Ketua Kelompok Nentu Lestari, mengatakan awalnya mereka mencoba
membuat vas bunga. Setelah berhasil, anyaman dikembangkan dengan berbagai
variasi menjadi kipas, gantungan kunci,tempat buah, dan topi koboi untuk
dijual. Harganya pun terjangkau tanpa merogoh kantung anda.
Seperti ibu rumah tangga lainnnya yang hidup di pedesaan, paruh waktu mereka
digunakan untuk berkebun dan mengurus rumah tangga sembari menganyam nentu
disela-sela kesempatan yang ada.
Tidak sulit untuk mengumpulkan nentu. Karena tumbuhan ini
tersebar dan tumbuh liar di kawasan hutan setempat. Meskipun diambil secara
berlebihan, tetap saja tidak menyebabkan kerusakan pada keseimbangan hutan.
"Pengambilan nentu tidak merusak hutan karena tunas
tumbuhan tersebut cepat tumbuh setelah diambil untuk dimanfaatkan. Selain itu
nentu dapat dikembangkan untuk kerajinan bernilai ekonomis demi meningkatkan
fungsi gender," ungkap Lurah Tondombulu Wa Ode Amalia.
Hasil amatan salah seorang aktivis lingkungan bernama Winardi dari Operattion
Wallacea Trust (OWT), yaitu sebuah lembaga yang mendampingi pemberdayaan
masyarakat terhadap upaya konservasi di Sulawesi Tenggara (Sultra),
menyebutkan masyarakat Kelurahan Tondombulu sangat antusias terhadap
depemanfaatan hasil hutan.
Menurut Winardi, kedepan masyarakat di kelurahan itu akan tetap melestarikan
lingkungan dan tidak merambah hutan. "Masyarakat ini dapat dikategorikan
masyarakat pemelihara lingkungan atau kelompok pelestari lingkungan,"
ucapnya, Jumat (29/10).
Untuk pengembangan usaha produk anyam nentu belum menembus pasaran nasional
dan masih membutuhkan perhatian serius dari bebagai pihak, utamanya
pemerintah setempat. Sejauh ini, karya dari kelempok nentu yang berkualitas
dan bernilai seni hanya jadi pajangan di pameran event nasional mewakili
daerah.(***)
"Administrasi" Perumahan MBR Tak Jelas
BAUBAU-SULTRA,BP-Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Lipu Morikana (sebelah barat Palagimata) belum jelas secara administrasi kewilayahan. Apakah masuk Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari atau Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum.
Camat Murhum Abdul Karim dan Camat Betoambari sempat mempertanyakan keberadaan perumahan itu kepada Walikota Baubau saat peresmian pemasangan listrik di MBR pada Hari Listrik Nasional (Harlitnas) untuk sejuta sambungan listrik. Camat Murhum meminta agar Walikota Baubau menerbitkan SK Walikota untuk kejelasan batas-batas wilayah.
Sedangkan Camat Betoambari menanyakan Lipu Morikana masuk dalam wilayah kecamatan apa. "Tapi menurut Lurah Lipu, Lipu Morikana ini masuk RT 3 RW 6 Kelurahan Lipu," ungkapnya.
Atau kalau pun dijadikan satu RW sangat memungkinkan karena terdiri dari 132 KK. Pertanyaannya apakah mereka masuk warga Lipu atau Baadia, atau masih mengacu pada tempat domisili berdasarkan KTP lama.
Menanggapi hal itu, Walikota Baubau Mz Amirul Tamim meminta dua bawahannya itu untuk tidak terkotak pada persoalan kecil. Sebab Baubau masih sangat dinamis. "Kalau masalah dia warga mana itu tinggal di atas meja," katanya.
Menurut Amirul, bisa jadi Lipu Morikana ke depan bakal menjadi satu kelurahan tersendiri. Karena kata dia, akan menyusul perumahan untuk 200 KK dan 300 KK. "Ini lebih banyak dari jumlah penduduk melai nantinya," katanya berseloroh.(dna)
Camat Murhum Abdul Karim dan Camat Betoambari sempat mempertanyakan keberadaan perumahan itu kepada Walikota Baubau saat peresmian pemasangan listrik di MBR pada Hari Listrik Nasional (Harlitnas) untuk sejuta sambungan listrik. Camat Murhum meminta agar Walikota Baubau menerbitkan SK Walikota untuk kejelasan batas-batas wilayah.
Sedangkan Camat Betoambari menanyakan Lipu Morikana masuk dalam wilayah kecamatan apa. "Tapi menurut Lurah Lipu, Lipu Morikana ini masuk RT 3 RW 6 Kelurahan Lipu," ungkapnya.
Atau kalau pun dijadikan satu RW sangat memungkinkan karena terdiri dari 132 KK. Pertanyaannya apakah mereka masuk warga Lipu atau Baadia, atau masih mengacu pada tempat domisili berdasarkan KTP lama.
Menanggapi hal itu, Walikota Baubau Mz Amirul Tamim meminta dua bawahannya itu untuk tidak terkotak pada persoalan kecil. Sebab Baubau masih sangat dinamis. "Kalau masalah dia warga mana itu tinggal di atas meja," katanya.
Menurut Amirul, bisa jadi Lipu Morikana ke depan bakal menjadi satu kelurahan tersendiri. Karena kata dia, akan menyusul perumahan untuk 200 KK dan 300 KK. "Ini lebih banyak dari jumlah penduduk melai nantinya," katanya berseloroh.(dna)
Im3 24 Bakal Beri Kejutan
BAUBAU-SULTRA,BP-Indosat Cabang Baubau gelar kegiatan Happy Art di kawasan Tugu Kirab Jl Poros Betoambari, Kecamatan Murhum, Jumat (29/10). Kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan rencana launching program Indosat Im3 24 yang akan digelar awal bulan depan.
Head of Indosat Baubau, Herman Usman mengatakan pihaknya akan melakukan gebrakan untuk memudahkan pengguna Indosat. "Tunggu saja kejutan baru Indosat," katanya.
Indosat Baubau terus melakukan sosialisasi rencana launching Im3 24 sepekan terakhir ini. Amatan media ini, di Tugu Kirab sekitar tujuh pemuda berpakaian atribut Indosat sambil menutupi kepala ala ninja. Mereka dilengkapi perisai (tameng bundar) bertuliskan Im3 24.
Kegiatan seperti ini rencananya akan digelar kembali ke sejumlah sekolah, Sabtu (30/10).
Marketing komunikasi, La Ode Sahrin, mengatakan sosialisasi Im3 24 serupa dilakukan seluruh Cabang Indosat di nusantara.(asw)
Kamis, 28 Oktober 2010
Mahasiswa Prihatin Bencana
BAUBAU-SULTRA,BP - http://www.baubaupos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB) gelar malam renungan sebagai bentuk rasa keprihatinan atas musibah yang sedang dialami NKRI. Renungan itu digelar di ruas Jl Yos Soedarso depan Istana Ilmiah, Kamis malam (28/10).
.JPG)
Koordinator aksi, Eko Satria menjelaskan sejumlah bencana dan duka yang sedang dialami sebagian rakyat Indonesia. Di antaranya banjir bandang Wasior Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, gempa Gunung Merapi Sleman DI Yogyakarta, dan tsunami Mentawai Sumatera Barat.
Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa itu menduduki separuh badan jalan dan membakar lilin sebagai bentuk solidaritas mendalam atas peristiwa yang melanda negeri ini. "Kami hanya ingin menunjukan kalau mereka yang menjadi korban bencana alam saat ini tidak sendiri dan kami di sini membakar lilin sebagai bentuk kesedihan dan rasa prihatin," tuturnya.
Dia menambahkan aksi tersebut akan berlangsung hingga pukul 23.00 Wita, namun jika memungkinkan, kegiatan serupa akan di lakukan di waktu yang lain. Selain melakukan renungan, massa GMB yang terbagung dari Mahasiswa Fakultas Hukum dan Teknik Mesin Unidayan juga melakukan penggalangan dana untuk korban banjir Wasior yang ada di Baubau.(asw/hrm)
Calhaj Asal Kabupaten Muna Terbang Lewat Baubau
BAUBAU-SULTRA,BP - http://www.baubaupos.com -Sedikitnya 57 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Muna berangkat melalui Kota Baubau via Wings Air, Kamis (28/10). JCH Muna menyempatkan salat zuhur di Mesjid Raya Baubau sebelum menuju Bandara Betoambari lalu terbang ke Embarkasi Makassar.
Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kabupaten Muna, La Afa menjelaskan Pemkab Muna telah berkoordinasi dengan Pemkot Baubau untuk dilayani selama keberadaannya di Baubau. Dia mengungkapkan pihaknya mendapat pelayanan maksimal dari Pemkot Baubau.
"Pihak kami sebelumnya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Kota Baubau untuk memudahkan para calon jemaah haji selama berada di Baubau," jelasnya.
Dari 57 JCH, laki-laki terdiri dari 23 orang, sedangkan perempuan 34 orang. Sesuai jadwal Wings Air, JCH akan bertolak menuju Makassar pukul 16.00 Wita.(hrm)
Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kabupaten Muna, La Afa menjelaskan Pemkab Muna telah berkoordinasi dengan Pemkot Baubau untuk dilayani selama keberadaannya di Baubau. Dia mengungkapkan pihaknya mendapat pelayanan maksimal dari Pemkot Baubau.
"Pihak kami sebelumnya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Kota Baubau untuk memudahkan para calon jemaah haji selama berada di Baubau," jelasnya.
Dari 57 JCH, laki-laki terdiri dari 23 orang, sedangkan perempuan 34 orang. Sesuai jadwal Wings Air, JCH akan bertolak menuju Makassar pukul 16.00 Wita.(hrm)
Tiga Dinas dan Komisi II KAD di Kaltim
BAUBAU-SULTRA,BP - http://www.baubaupos.com - Komisi II DPRD Baubau bersama tiga SKPD akan melakukan kajian antar daerah (KAD) di Balik Papan, Provinsi Kalimantan Timur. Tiga SKPD yang ikut ambil bagian, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM.
Setelah pihak DPRD dan tiga kepala Dinas masing-masing Kadis Perindagkop Feto Daud, Kadis Perhubungan Ahmad Arfa, dan Kadis Tanben Syaifuddin Azis bertemu dengan komisi II di gedung DPRD, diputuskan jadwal keberangkatan KAD dimulai tanggal 2 November dan berakhir tanggal 6 November 2010.
Ketua Komisi II DPRD Baubau Muhamaad Ishak Zuhur mengatakan, Kaltim jadi tujuan KAD dikomisinya tahun ini, karena daerah itu dinilai cukup baik dan berpengalaman untuk dijadikan contoh pembangunan disektor kepelabuhanan, UKM, dan perminyakan.
"Sepulang dari Kaltim nantinya kita akan merumuskan perihal 'Buffer Zone' atas terminal transit BBM di Sulaa. Karena terminal itu nantinya tidak hanya melayani kawasan Buton Raya, tapi seluruh kawasan di Indonesia Timur. Termasuk menelaah lebih jauh dampak lain yang timbul seperti permasalahan lingkungan, sosial, dan effec samping lainnya," ujar Ishak Zuhur, Kamis (28/10).
Selain itu DPRD dan pihak Pemkot juga akan merumuskan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi pada peningkatan produksi. UKM yang dirumuskan itu, lanjut Ishak Zuhur, nantinya akan menjadi roda penggerak ekonomi sektor riil di Kota Baubau.
Sedangkan soal kepelabuhanan, DPRD akan melakukan kajian yang mendalam. Sebab hasil negosiasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan sektor kepelabuhanan, Kota Baubau akan mendapatkan bantuan dari pusat senilai Rp 52 miliar. "Namun belum cair anggarannya karena terkendala master plan belum diajukan ke pusat," ucap legislator PNBKI itu.
Hal Senada diungkapkan anggota Komisi II DPRD lainnya H Suddin M, SH. Katanya, peserta KAD akan mempelajari regulasi retribusi daerah dibidang BBM dan akan mensinkronkan dengan situasi di Baubau.
Selain peninjauan ditiga bidang itu, lanjut Suddin, pemerintah dan DPRD akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Buton yang ada di Kaltim. Diharapkan dari pertemuan itu, ada pengusaha berdarah Buton yang mau berinvestasi di Kota Baubau. Sebab informasi yang akan disampaikan pada pertemuan itu diantaranya pembangunan Baubau yang semakin pesat dan ekonomi semakin baik
Tanggapan yang sama disampaikan legislator PBB Rosni SE. KAD kali ini dengan mengikutsertakan SKPD terkait diharapkan ada sinergisitas antara DPRD dan pihak pemerintah dalam mengembangkan pelabuhan transit BBM di Sulaa, pengembangan UKM, dan peningkatan status pelabuhan Murhum Baubau menjadi pelabuhan internasional.
Kadis Pertambangan dan Energi Drs Syaifuddin Azis yang ditemui usai bertemu komisi II DPRD, mengatakan, pihaknya menanggapi positif usulan DPRD untuk melakukan KAD di Kaltim. "Apalagi instansi saya tergolong baru. UU pertambangan baru keluar tahun 2009. Begitu juga untuk energi, UU baru diperbaharui 2009 lalu. Sedangkan PP-nya belum ada yang diterbitkan, makanya kita harus belajar di Kaltim," ujar Syaifuddin Azis, Rabu (27/10).
Menurut Syaifuddin, meskipun belum ada PP yang diterbitkan untuk persoalan pertambangan dan energi, namun Kaltim dinilainya sudah cukup lama dan berpengalaman mengelola pertambangan dan energi. Sehingga wajar jika pihaknya harus belajar di Kaltim.
"Malah kalau tidak ada KAD, saya akan mengutus tekhnisi saya untuk melakukan study banding di Kaltim. Tapi kita harus tahu juga kalau anggaran untuk daerah ini masih diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur," tutup Syafiuddin. (ard)
Setelah pihak DPRD dan tiga kepala Dinas masing-masing Kadis Perindagkop Feto Daud, Kadis Perhubungan Ahmad Arfa, dan Kadis Tanben Syaifuddin Azis bertemu dengan komisi II di gedung DPRD, diputuskan jadwal keberangkatan KAD dimulai tanggal 2 November dan berakhir tanggal 6 November 2010.
Ketua Komisi II DPRD Baubau Muhamaad Ishak Zuhur mengatakan, Kaltim jadi tujuan KAD dikomisinya tahun ini, karena daerah itu dinilai cukup baik dan berpengalaman untuk dijadikan contoh pembangunan disektor kepelabuhanan, UKM, dan perminyakan.
"Sepulang dari Kaltim nantinya kita akan merumuskan perihal 'Buffer Zone' atas terminal transit BBM di Sulaa. Karena terminal itu nantinya tidak hanya melayani kawasan Buton Raya, tapi seluruh kawasan di Indonesia Timur. Termasuk menelaah lebih jauh dampak lain yang timbul seperti permasalahan lingkungan, sosial, dan effec samping lainnya," ujar Ishak Zuhur, Kamis (28/10).
Selain itu DPRD dan pihak Pemkot juga akan merumuskan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi pada peningkatan produksi. UKM yang dirumuskan itu, lanjut Ishak Zuhur, nantinya akan menjadi roda penggerak ekonomi sektor riil di Kota Baubau.
Sedangkan soal kepelabuhanan, DPRD akan melakukan kajian yang mendalam. Sebab hasil negosiasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan sektor kepelabuhanan, Kota Baubau akan mendapatkan bantuan dari pusat senilai Rp 52 miliar. "Namun belum cair anggarannya karena terkendala master plan belum diajukan ke pusat," ucap legislator PNBKI itu.
Hal Senada diungkapkan anggota Komisi II DPRD lainnya H Suddin M, SH. Katanya, peserta KAD akan mempelajari regulasi retribusi daerah dibidang BBM dan akan mensinkronkan dengan situasi di Baubau.
Selain peninjauan ditiga bidang itu, lanjut Suddin, pemerintah dan DPRD akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Buton yang ada di Kaltim. Diharapkan dari pertemuan itu, ada pengusaha berdarah Buton yang mau berinvestasi di Kota Baubau. Sebab informasi yang akan disampaikan pada pertemuan itu diantaranya pembangunan Baubau yang semakin pesat dan ekonomi semakin baik
Tanggapan yang sama disampaikan legislator PBB Rosni SE. KAD kali ini dengan mengikutsertakan SKPD terkait diharapkan ada sinergisitas antara DPRD dan pihak pemerintah dalam mengembangkan pelabuhan transit BBM di Sulaa, pengembangan UKM, dan peningkatan status pelabuhan Murhum Baubau menjadi pelabuhan internasional.
Kadis Pertambangan dan Energi Drs Syaifuddin Azis yang ditemui usai bertemu komisi II DPRD, mengatakan, pihaknya menanggapi positif usulan DPRD untuk melakukan KAD di Kaltim. "Apalagi instansi saya tergolong baru. UU pertambangan baru keluar tahun 2009. Begitu juga untuk energi, UU baru diperbaharui 2009 lalu. Sedangkan PP-nya belum ada yang diterbitkan, makanya kita harus belajar di Kaltim," ujar Syaifuddin Azis, Rabu (27/10).
Menurut Syaifuddin, meskipun belum ada PP yang diterbitkan untuk persoalan pertambangan dan energi, namun Kaltim dinilainya sudah cukup lama dan berpengalaman mengelola pertambangan dan energi. Sehingga wajar jika pihaknya harus belajar di Kaltim.
"Malah kalau tidak ada KAD, saya akan mengutus tekhnisi saya untuk melakukan study banding di Kaltim. Tapi kita harus tahu juga kalau anggaran untuk daerah ini masih diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur," tutup Syafiuddin. (ard)
Rabu, 27 Oktober 2010
BADAN ANGGARAN 'Ogah' BAHAS APBD-P
BAUBAU-SULTRA,BP-Badan anggaran DPRD Baubau terpaksa harus menskorsing rapat internalnya untuk membahas anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) yang akan dilaksanakan pemerintah. Penyebab diskorsingnya rapat internal itu disebabkan pihak SKPD belum satu pun melaporkan hasil realisasi anggaran yang digunakan hingga September 2010 di DPRD Baubau.
"Kalau itu belum ada, kami tidak akan melanjutkan rapat internal di badan anggaran. Sebab acuan kami membahas APBD-P adalah laporan SKPD terkait realisasi anggaran yang sudah digunakan," ujar anggota Badan Anggara DPRD BAUbau La Rusu, Rabu (27/10)
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Aris Marwan Saputra SH dan dihadiri Ketua DPRD H Hasidin Sadif sebelum menskorsing rapat internal, memutuskan memerintahkan kepada Sekwan DPRD Baubau agar meminta pihak Pemkot menggandakan dokumen realisasi anggaran yang sudah digunakan pemerintah.
"Jika dokumen itu belum ada di tangan masing-masing 25 anggota dewan, paling lambat besok (hari ini-red), maka rapat internal di badan anggaran tidak akan kami lanjutkan, dan Ini akan berlanjut pada pembahasan dokumen KUHPPS 2011," kata Legislator Demokrat itu.
Badan anggaran yang menghadiri rapat internal yaitu Dra Zuliti Mahyuddin, I Ketut Karmawinata, Djoni Munadi, Rais Jaya Rachman, La Rusu, H SUddin, dan M Taufik. (ard)
"Kalau itu belum ada, kami tidak akan melanjutkan rapat internal di badan anggaran. Sebab acuan kami membahas APBD-P adalah laporan SKPD terkait realisasi anggaran yang sudah digunakan," ujar anggota Badan Anggara DPRD BAUbau La Rusu, Rabu (27/10)
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Aris Marwan Saputra SH dan dihadiri Ketua DPRD H Hasidin Sadif sebelum menskorsing rapat internal, memutuskan memerintahkan kepada Sekwan DPRD Baubau agar meminta pihak Pemkot menggandakan dokumen realisasi anggaran yang sudah digunakan pemerintah.
"Jika dokumen itu belum ada di tangan masing-masing 25 anggota dewan, paling lambat besok (hari ini-red), maka rapat internal di badan anggaran tidak akan kami lanjutkan, dan Ini akan berlanjut pada pembahasan dokumen KUHPPS 2011," kata Legislator Demokrat itu.
Badan anggaran yang menghadiri rapat internal yaitu Dra Zuliti Mahyuddin, I Ketut Karmawinata, Djoni Munadi, Rais Jaya Rachman, La Rusu, H SUddin, dan M Taufik. (ard)
SK Menbudpar Hanya Akui Tiga Situs Sejarah
BAUBAU-SULTRA,BP-Kedatangan Dirjen Kementrian Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) Muslimin di Kota Baubau, dimanfaatkan pihak DPRD Baubau untuk kembali meninjau surat keputusan Menbudpar tentang jumlah situs sejarah yang diakui secara nasional di Kota Benteng Terluas di dunia.
Sesuai SK Menbudpar yang ditetapkan sejak tahun 2003, di Sultra hanya ada lima situs sejarah yang sudah dipayungi hukum dan diakui secara nasional, yaitu tiga situs sejarah ada di Kota Baubau dan dua situs sejarah masing-masing satu di Kabupaten Muna dan satunya lagi ada di Kabupaten Unaha.
"Tiga situs sejarah yang ada di Baubau yang sudah ditetapkan menjadi situs nasional yaitu benteng Keraton Wolio, Benteng Badia, dan masjid Agung Keraton. Inikan masih banyak yang belum di kafer dalam SK Menbudpar itu," ujar La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10).
Makanya kedatangan Dirjen Menbudpar dua hari lalu di Baubau, pihaknya kembali mengkomunikasikan hal itu untuk bisa di data ulang. Menurut Munafi, dengan adanya payung hukum pihak Pemkot dan DPRD harus mengkomunikasikan pada pemerintah pusat supaya ada perhatian terhadap situs sejarah yang ada di Baubau.
"Kalau di data dan dilaporkan dengan benar, jumlah benteng di Baubau sebenarnya ada enam, belum jumlah kamali atau istanah sultan, belum lagi bangunan-bangunan kuno peninggalan belanda. Jadi memang harus dilaporkan kepihak Pemerintah pusat agar ada perhatian baik situs benda maupun situs kawasan," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau itu.(ard)
Sesuai SK Menbudpar yang ditetapkan sejak tahun 2003, di Sultra hanya ada lima situs sejarah yang sudah dipayungi hukum dan diakui secara nasional, yaitu tiga situs sejarah ada di Kota Baubau dan dua situs sejarah masing-masing satu di Kabupaten Muna dan satunya lagi ada di Kabupaten Unaha.
"Tiga situs sejarah yang ada di Baubau yang sudah ditetapkan menjadi situs nasional yaitu benteng Keraton Wolio, Benteng Badia, dan masjid Agung Keraton. Inikan masih banyak yang belum di kafer dalam SK Menbudpar itu," ujar La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10).
Makanya kedatangan Dirjen Menbudpar dua hari lalu di Baubau, pihaknya kembali mengkomunikasikan hal itu untuk bisa di data ulang. Menurut Munafi, dengan adanya payung hukum pihak Pemkot dan DPRD harus mengkomunikasikan pada pemerintah pusat supaya ada perhatian terhadap situs sejarah yang ada di Baubau.
"Kalau di data dan dilaporkan dengan benar, jumlah benteng di Baubau sebenarnya ada enam, belum jumlah kamali atau istanah sultan, belum lagi bangunan-bangunan kuno peninggalan belanda. Jadi memang harus dilaporkan kepihak Pemerintah pusat agar ada perhatian baik situs benda maupun situs kawasan," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau itu.(ard)
Program Akselerasi Pendidikan Jadi Pilot Projec Pemkot
BAUBAU-SULTRA,BP-Program akselerasi (percepatan) sekolah dibidang pendidikan akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja yang akan digelar DPRD dan pihak Pemkot Baubau. Menurut Munafi kalau program ini terwujud tahun 2011, maka di Kota Baubau selain ada program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) juga ada sekolah yang dijadikan pilot projec pelaksanaan program akselerasi.
"Program akselerasi ini kebetulan sudah kita sampaikan pada rapat pembahasan APBD 2010, dan pemerintah memberikan tanggapan yang positif. Rapat kerja nanti tinggal kita permantap saja," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10)
soal kualifikasi sekolah, lanjut legisltor PBB itu, nanti pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olahraga (Dikmudora) yang tentukan. Artinya, pihak Dikmudora harus mencari sekolah-sekolah tertentu yang potensial untuk dilaksanakan program akselerasi.
"Kalau ini terlaksana dengan cepat, maka kedepan ada anak-anak kita yang bisa menyelesaikan studi lebih cepat dengan usia yang masih relatif mudah. Karena sistim akselerasi yaitu, seorang anak didik bisa melakukan lompatan kelas," terangnya. (ard)
"Program akselerasi ini kebetulan sudah kita sampaikan pada rapat pembahasan APBD 2010, dan pemerintah memberikan tanggapan yang positif. Rapat kerja nanti tinggal kita permantap saja," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10)
soal kualifikasi sekolah, lanjut legisltor PBB itu, nanti pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olahraga (Dikmudora) yang tentukan. Artinya, pihak Dikmudora harus mencari sekolah-sekolah tertentu yang potensial untuk dilaksanakan program akselerasi.
"Kalau ini terlaksana dengan cepat, maka kedepan ada anak-anak kita yang bisa menyelesaikan studi lebih cepat dengan usia yang masih relatif mudah. Karena sistim akselerasi yaitu, seorang anak didik bisa melakukan lompatan kelas," terangnya. (ard)
Mahasiswa IST Mogok Kuliah
BAUBAU-SULTRA,BP--Puluhan mahasiswa Institut Sains dan Teknologi (IST) Buton Jurusan Ilmu Keperawatan semester VII melakukan aksi mogok kuliah di depan kampus Biru IST Buton, Rabu (27/10). Aksi tersebut berlangsung ketika salah seorang dosen hendak melakukan ujian tengah semester (MID). Saat ditemui Baubau Pos, mahasiswa tidak mau memberikan keterangan terkait aksi mogok kuliah.
"Malas, kita ini sudah mau wisuda, pokoknya kita mau masuk kuliah kalau sudah ada kejelasan dari pihak kampus," ujar salah seorang mahasiswa yang berkumpul dengan rekan-rekannya yang melakukan aksi mogok kulia.
Wartawan Baubau Pos tidak dapat menggali data yang banyak dari para mahasiswa, karena saat hendak melakukan wawancara, beberapa mahasiswa menghimbau rekannya untuk tidak mau memberikan jawabn dari setiap pertanyaan yang dilontarkan wartawan. "Langsung saja tanya sama pihak kampus," kata para mahasiswa itu.
Saat hendak dikonfirmasikan dengan pihak kampus, Ketua IST Buton sedang sibuk dan belum bisa menemui para wartawan. Satpam yang berjaga di Pintu Masuk, Alimudin Cina menjelaskan pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mahasiswa melakukan aksi mogok kuliah.
Sebelumnya mahasiswa sudah melakukan dialog dengan pihak kampus untuk terkait keluhan mahasiswa. Aksi demonstrasi pernah dilakukan pihak mahasiswa STIKES IST Buton, karena kampus tempat mereka menuntut ilmu belum punya wewenang untuk mengeluarkan ijazah.(asw/hrm)
DANA APBD 2009 TERINDIKASI KORUPSI
BAUBAU-SULTRA,BP-Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) dan Lembaga Pemantau Pengelolahan Keuangan Daerah (LP2KD) melakukan aksi demontrasi di Rujab Walikota Baubau, Rabu pagi (27/10). Aksi tersebut dilakukan karena diduga ada indikasi korupsi yang dilakukan pemerintah terhadap APBD Kota Baubau tahun 2009.
Dalam Aksinya, massa yang silih berganti melakukan orasi meminta penjelasan kepada Walikota Baubau terkait keterlambatan penyetoran sisa kas tahun anggaran 2009 dengan besaran lebih dari Rp 4,4 miliar. Selain itu, KAKP dan LP2KD juga mempertanyakan terkait kekurangan kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp 7,4 miliar dan Indikasi raibnya uang daerah dalam laporan arus kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp 16.354.929.527.
Korlap Aksi, Isa Ansari dalam orasinya mengatakan pada neraca per 31 Desember 2009 pemerintah Kota Baubau melaporkan saldo kas sebesar Rp 11.153.259.622,85 yang terdiri dari kas daerah sebesar Rp 765.562.223,41 dan kas dibendahara pengeluaran sebsar Rp 11.936.821.846,26.
Namun dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sisa kas tahun anggaran 2009 diketahui perbendaharaan DPKAD Kota Baubau telah mengeluarkan SP2D sebanyak 3.647 lembar dengan nilai Rp 377.029.704.731, yang terdiri dari SP2D-UP sebanyak 28 lembar dengan nilai Rp 14.651.903.136,00, SP2D-GU sebanyak 362 lembar dengan nilai Rp 44.208.798.362, SP2D-TU 276 lembar dengan nilai Rp 14. 793.992,307, SP2D-LS 1.543 lembar dengan nilai sebesar Rp 134.668.250.613, SP2D-GJ 1.094 lembar dengan nilai Rp 168.742.760.295.
Dari total SP2D yang dikeluarkan terealisasi sebesar Rp 348.015.249.887 tetapi dari hasil review dokumen penjabaran laporan realisasi SKPD, BKU-SKPD dan bukti pertanggung jawaban menunjukan bahwa total belanja daerah dan pembiayaan sebesar Rp 371.491.279.371.
"Ini berarti terjadi selisih realisasi belanja daerah dan SP2D yang dikeluarkan sebesar Rp 5.23.425.396," ujarnya.
Dia menambahkan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap bendahara kas pengeluaran tahun anggaran 2009 pada satuan kerja lingkup pemerintah Kota Baubau diketahui bahwa sisa kas tersebut sudah ada pengembalian sebesar Rp 1.069.044.242. Namun masih ada sisa kas pada bendahara pengeluaran lingkup SKPD Kota Baubau sebesar Rp 4.469.381.154. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia. Atas Permasalahn tersebut mengakibatkan timbulnya indikasi keruagian keuangan daerah dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 4.469.381.154.
Berdasarkan neraca per 31 desember 2008 saldo kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp 23.415.939.315,51 yang terdiri dari sisa anggaran 2004 hingga 2008. Namun dari jumlah saldo yang ada telah disetorkan kedalam kas daerah sebesar Rp 15.920.902.054,25, tapi masih tersisa Rp 7.495.037.260,26 (7,4 miliar lebih) yang belum disetor dalam kas daerah yang terdiri dari saldo kas yang belum disetor tahun anggaran 2004 sebesar Rp 1.327.005.723,26, 2005 sebesar Rp 827.506.330, 2006 sebesar Rp 255.321.140, 2007 Rp 1.060.669.101 dan tahun 2008 sebesar Rp 3.984.534.966.
Selain itu, terjadi kekurangan kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp 7.495.037.360. Hal itu disebabkan ada indikasi kelalaian bendahara pengeluaran yang tidak menyetorkan sisa kas secara tepat waktu dan kelalaian bendahara pengeluaraan yang merealisasikan belanja yang tidak ada dalam anggaran, sertaada indikasi kelalaian para penerima panjar yang tidak menyelesaikan kewajibannya tepat waktu serta pengendalian dan pengawasan dari atasan bendahara pengeluaran tidak berjalan secara optimal.
"Hal itu mengakibatkan saldo kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 1,3 miliar lebih tidak dapat diyakini kewajarannya dan Silpa pada akhir tahun anggaran tidak menunjukan kondisi sebenarnya sehingga mempengaruhi proses penganggaran tahun anggaran berikutnya dan timbul potensi kerugian keuangan daerah dari pengeluar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya.
Dia menambahkan sebelum dilakukan audit PBK posisi neraca daerah Kota Baubau per 31 Desember sebesar Rp 827.844.982.492,12. Namun setelah dilakukan audit oleh BPK posisi neraca berubah menjadi Rp 807.845.349.196,96, sehingga terjadi selisih sebesar Rp 19.999.633.298,16 yang terindikasi kuat fiktif.
Total arus kas masuk dari seluruh aktifitas operasi sebesar Rp 397.365.374.544 dan total arus kas keluar daru seluruh aktivitas mencapaiRp 408.094.089.388. Hal itu berarti kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode sebesar minus Rp 10.737.714.844. Namun berdasarkan saldo awal kas bendahara umum daerah diketahui lebih dari Rp 22,4 miliar, sehingga saldo akhir kas seharusnya sebesar Rp 11,6 miliar lebih, bukan minus Rp 4,6 miliar lebih seperti yang tersaji dalam laporan arus kas pada LKPD.
"Jika mengacu pada posisi kas yang seharusnya, maka saldo akhir kas sebesar Rp 24.050.182.753,95 dan yang disajikan dalam laporan arus kas LKPD sebesar Rp 7.695.253.226,69 berarti secara terang benderang ada uang daerah yang raib dari kas daerah sebesar Rp 16.354.929.527,26," tutupnya. (asw/hrm)
Ibu Rumah Tangga Dianiaya Pakai Balok
BAUBAU-SULTRA,BP--Minuman keras menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dialami Ria (32) warga kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari. Dia menjadi korban kekerasan (KDRT) oleh suaminya Ode (50) setelah mengkonsumsi minuman keras.Tidak tahan sering disiksa, Ria melaporkan suaminya ke Mapolsek wolio Rabu (27/10). Kepada polisi Ria melaporkan suaminya memukulnya tanpa alasan yang jelas menggunakan balok kayu ke arah kepalanya. Beruntung dia menangkisnya menggunakan tangan kanan.
"Ini mi tangan saya bengkak, sakit sekali karena dipukul kayu," ujar Ria yang ketika itu basah kuyup karena melapor saat hujan keras. Ria membeberkan kalau dia sudah kerap mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya. Dan dia sudah bosan melihat suaminya sering pesta miras.(hrm)
Satu Keluarga Aniaya Pelajar SMKN 1 dan SMKN 2
BAUBAU-SULTRA,BP--Harnianti Pelajar kelas 3 SMKN 1 Baubau dan Marlan Pelajar kelas 2 SMKN 2 Baubau mengadu ke Polsek Wolio telah dianiaya enam orang sekeluarga. Saat melapor, keduanya didampingi pamannya, Mursidin SH.
Menurut keterangan Harniati tiba-tiba 3 orang perempuan dan 3 laki-laki datang memukulnya di rumahnya di Pulau Makasar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Selasa petang pukul 17.30 Wita. Marlan sepupu Harnianti datang melerai pemukulan itu, namun naas dia juga ikut dijotos.
Akibat penganiayaan itu, Harnianti mengalami sakit di bagian leher dan beberapa bagian di tubuhnya. "Kita sudah visum," kata paman korban, Mursidin.
Menurut Mursidin, keenam orang yang bernama Ntaade, Ibo, Mula, Hanasia, Bani dan istrinya Bani datang menganiaya kemenakannya karena telah menerima sms makian yang katanya dari Harnianti. Sementara Harnianti mengaku tidak pernah mengirim sms makian kepada keluarga Ntaade.
Namun demikian dia mengakui kalau antara dirinya dan keluarga Ntaade pernah berelisih setahun lalu ketika ia masih kelas 1. Sejauh ini belum ada konfirmasi dengan pihak terlapor.(dd)
Menurut keterangan Harniati tiba-tiba 3 orang perempuan dan 3 laki-laki datang memukulnya di rumahnya di Pulau Makasar, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Selasa petang pukul 17.30 Wita. Marlan sepupu Harnianti datang melerai pemukulan itu, namun naas dia juga ikut dijotos.
Akibat penganiayaan itu, Harnianti mengalami sakit di bagian leher dan beberapa bagian di tubuhnya. "Kita sudah visum," kata paman korban, Mursidin.
Menurut Mursidin, keenam orang yang bernama Ntaade, Ibo, Mula, Hanasia, Bani dan istrinya Bani datang menganiaya kemenakannya karena telah menerima sms makian yang katanya dari Harnianti. Sementara Harnianti mengaku tidak pernah mengirim sms makian kepada keluarga Ntaade.
Namun demikian dia mengakui kalau antara dirinya dan keluarga Ntaade pernah berelisih setahun lalu ketika ia masih kelas 1. Sejauh ini belum ada konfirmasi dengan pihak terlapor.(dd)
Tertangkap, Pencuri Gasak Kamar Karyawan Penginapan
Menurut penuturan korban pencurian, Lili dan Suyuti, La E mengambil sebuah handphone milik Lili yang diletakkan tepat di samping kepalanya. Selain itu, La E juga menggasak uang senilai Rp 700 ribu di dalam lemari. Sedikit lagi La E akan menyelesaikan aksinya, namun Suyuti keburu terjaga dan memerogokinya.
"Saya langsung berteriak, Maaaling....! Pencuri itu lari ke luar dan penghuni penginapan terbangun. La E terpaksa bersembunyi di bawah ranjang di kamar lain, karena ketika hendak keluar, pintu depan dalam keadaan terkunci.
Malam itu juga, pencuri itu segera dibawa ke Polsek Wolio. Saat melapor, kedua gadis itu ditemani kerabat dekatnya, Dalin.(dd)
PELAJAR SMP DIPERKOSA EMPAT PELAJAR SMA
BAUBAU-SULTRA,BP--Empat pelajar SMAN 2 Baubau yang melakukan pemerkosaan terhadap sebut saja Ani (15, bukan nama asli, red) pelajar kelas 3 SMPN 2 Baubau, Sabtu (25/10) kini telah membekuk di sel tahanan polisi. Menurut aparat Polsek Wolio, keempat pelajar kasus pemerkosaan itu telah ditahan.
Namun sayang ketika hendak dikonfirmasi, pihak Polsek Wolio enggan berkomentar. Mereka meminta agar konfirmasi langsung dengan Kapolres Baubau.
Ibu korban, ketika ditemui di salah satu lorong di Jembatan Tengah, menjelaskan kalau anaknya diperkosa saat pulang sekolah. Hanya itu informasi yang bisa digali, karena selanjutnya keluarga korban menutup diri untuk diekspos.
Amaluddinn, kerabat korban meminta kepada wartawan untuk tidak mengekspos yang menurutnya aib itu. Namun dia berjanji akan berkeluh kesah tentang kronologis pemerkosaan itu jika aparat kepolisian cenderung menutupi kasus pemerkosaan itu.
Amaludin memastikan Ani tidak mengalami trauma mendalam. Namun sebagai langkah antisipatif, pihak keluarga memberikan pendekatan dan mengingatkan ajaran agama, agar putri mereka tidak putus asa. Sejauh ini pihaknya pernah didatangi orang tua salah seorang pelaku inisial AJ untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun ditolak.
"Kami percayakan kasus pemerkosaan adik kami ini untuk ditangani pihak kepolisian," tandasnya. Ia memastikan keempat pelaku kejahatan cabul itu ditangkap Sabtu (25/10). Dia meminta maaf kepada sejumlah wartawan karena belum bisa bercerita kronologis pemerkosaan itu.(dd)
Namun sayang ketika hendak dikonfirmasi, pihak Polsek Wolio enggan berkomentar. Mereka meminta agar konfirmasi langsung dengan Kapolres Baubau.
Ibu korban, ketika ditemui di salah satu lorong di Jembatan Tengah, menjelaskan kalau anaknya diperkosa saat pulang sekolah. Hanya itu informasi yang bisa digali, karena selanjutnya keluarga korban menutup diri untuk diekspos.
Amaluddinn, kerabat korban meminta kepada wartawan untuk tidak mengekspos yang menurutnya aib itu. Namun dia berjanji akan berkeluh kesah tentang kronologis pemerkosaan itu jika aparat kepolisian cenderung menutupi kasus pemerkosaan itu.
Amaludin memastikan Ani tidak mengalami trauma mendalam. Namun sebagai langkah antisipatif, pihak keluarga memberikan pendekatan dan mengingatkan ajaran agama, agar putri mereka tidak putus asa. Sejauh ini pihaknya pernah didatangi orang tua salah seorang pelaku inisial AJ untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun ditolak.
"Kami percayakan kasus pemerkosaan adik kami ini untuk ditangani pihak kepolisian," tandasnya. Ia memastikan keempat pelaku kejahatan cabul itu ditangkap Sabtu (25/10). Dia meminta maaf kepada sejumlah wartawan karena belum bisa bercerita kronologis pemerkosaan itu.(dd)
Perumahaan NUSSP Lipu Morikana Mulai Dipasangi Listrik
Manager PLN Cabang Baubau, Andhoko Soeyono, di hadapan calon penghuni perumahan, mengatakan siap melakukan pelayanan maksimal. "Tidak ada alasan untuk tidak dinyalakan, satu gardu ini cukup untuk menyalakan 150 unit rumah," katanya.
Pemasangan lampu ditandai dengan peresmian secara simbolis oleh Walikota Baubau HMZ Amirul Tamim. Selain masyarakat penghuni, turut hadir jajaran PLN Baubau, dan sejumlah Kepala SKPD Baubau.
Pada kesempatan itu, masyarakat menanyakan fasilitas air kepada Walikota Baubau. Menjawab itu, Dirut PDAM Baubau, Arsis Jafar mengatakan pihaknya sudah siap mengalirkan air. "Hari ini juga bisa kita lakukan," katanya.
Sebab saat ini pihak PDAM Baubau sedang melakukan pekerjaan sarana berkekuatan 20 liter per detik sambil menunggu. Dalam waktu dekat juga aka dilakukan penambahan mesin pompa berdaya 20 liter per detik. Total akan berjumlah 40 liter per detik.
Amirul Tamim meminta kepada pihak PDAM untuk meninjau sebelum memasukan instalasi air ke dalam kawasan perumahan. Agar tidak terlalu banyak menggali aspal dan merusaknya.(dd)
Selasa, 26 Oktober 2010
Honor Kader Posyandu Tergolong Rendah
Dokter Spesialis Harus Hadir Lebih Pagi di RSUD
BAUBAU-SULTRA,BP--Kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) selama ini merasakan honor yang diberikan pihak Pemkot Baubau tergolong rendah yaitu Rp 50 ribu per bulan. Karena itu, melalui rapat pembahasan rancangan pelaksanaan APBD 2009 dengan tim anggaran Pemkot, anggota DPRD Baubau Hj Zuliati Mahyuddin mengusulkan agar honor dinaikan hingga Rp 100 ribu.
BAUBAU-SULTRA,BP--Kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) selama ini merasakan honor yang diberikan pihak Pemkot Baubau tergolong rendah yaitu Rp 50 ribu per bulan. Karena itu, melalui rapat pembahasan rancangan pelaksanaan APBD 2009 dengan tim anggaran Pemkot, anggota DPRD Baubau Hj Zuliati Mahyuddin mengusulkan agar honor dinaikan hingga Rp 100 ribu.
Menurut Zuliati, kader posyandu selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menentukan kesehatan dan pertumbuhan Balita dan anak. Sehingga jika ada kasus kurang gizi yang menimpa sang bayi bisa cepat terdeteksi dan dicarikan solusinya.
"Sayangnya mereka tidak diberikan insentif yang cukup. Padahal hasil KAD DPRD di daerah lain, insentif atau honor untuk kader Posyandu ada yang dibayarkan bisa mencapai Rp 150 ribu," ucapnya, Sabtu (2/10).
Legislator PPP itu, juga menyoroti jam masuk besuk pasien di RSUD bagi dokter spesialis. Kata Zuliati, sebaiknya dokter spesialis masuk lebih pagi. Sehingga standar pelayanan minimal di RSUD bisa optimal.
Kepala RSUD Baubau dr Aminuddin Aumane yang hadir mewakili SKPDnya mengatakan, soal honor kader Posyandu nanti pihak Dinkes yang menjawab. Raker dengan pihak Pemkot malam itu, memang tidak dihadiri Kepala Dinkes Kota Baubau dr Sudil Baenu MM.
Sedangkan soal jam masuk dokter spesialis, dr Aminuddin mengakui di RSUD Baubau masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Kata Aminuddin, idealnya untuk satu jenis penyakit RSUD harus memiliki tiga orang dokter spesialis. Kenyataannya di RSUD Baubau satu penyakit hanya ada satu dokter spesialis.
"Misalnya untuk penyakit anak, sampai saat ini baru saya yang bertugas. Sehingga sampai sekarang saya yang bertugas pagi, saya yang bertugas siang, dan saya yang bertugas malam. Kalau ada tiga orang, maka jadwalnya bisa dibagi tiga shift. Karena keterbatasan SDM itulah, makanya saat ini masyarakat harus maklumi," ujarnya.
Meskipun begitu, Aminuddin menegaskan, pihaknya tetap akan seoptimal mungkin melaksanakan standar pelayanan minimal di RSUD. Dia pun menyebutkan IGD dalam RSUD sekarang sudah 24 melayani masyarakat. Dokter yang standby di IGD masih dokter umum.
"Tapi tetap dalam pengawasan dokter spesialis. Makanya kalau ke RSUD masyarakat tak perlu cari dokter spesialis, dokter umum saja sudah cukup, sebab mereka akan berkonsultasi juga dengan kami bila ada tindakan medis yang tidak bisa ditangani dokter umum," terang Aminuddin (ard)
"Sayangnya mereka tidak diberikan insentif yang cukup. Padahal hasil KAD DPRD di daerah lain, insentif atau honor untuk kader Posyandu ada yang dibayarkan bisa mencapai Rp 150 ribu," ucapnya, Sabtu (2/10).
Legislator PPP itu, juga menyoroti jam masuk besuk pasien di RSUD bagi dokter spesialis. Kata Zuliati, sebaiknya dokter spesialis masuk lebih pagi. Sehingga standar pelayanan minimal di RSUD bisa optimal.
Kepala RSUD Baubau dr Aminuddin Aumane yang hadir mewakili SKPDnya mengatakan, soal honor kader Posyandu nanti pihak Dinkes yang menjawab. Raker dengan pihak Pemkot malam itu, memang tidak dihadiri Kepala Dinkes Kota Baubau dr Sudil Baenu MM.
Sedangkan soal jam masuk dokter spesialis, dr Aminuddin mengakui di RSUD Baubau masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Kata Aminuddin, idealnya untuk satu jenis penyakit RSUD harus memiliki tiga orang dokter spesialis. Kenyataannya di RSUD Baubau satu penyakit hanya ada satu dokter spesialis.
"Misalnya untuk penyakit anak, sampai saat ini baru saya yang bertugas. Sehingga sampai sekarang saya yang bertugas pagi, saya yang bertugas siang, dan saya yang bertugas malam. Kalau ada tiga orang, maka jadwalnya bisa dibagi tiga shift. Karena keterbatasan SDM itulah, makanya saat ini masyarakat harus maklumi," ujarnya.
Meskipun begitu, Aminuddin menegaskan, pihaknya tetap akan seoptimal mungkin melaksanakan standar pelayanan minimal di RSUD. Dia pun menyebutkan IGD dalam RSUD sekarang sudah 24 melayani masyarakat. Dokter yang standby di IGD masih dokter umum.
"Tapi tetap dalam pengawasan dokter spesialis. Makanya kalau ke RSUD masyarakat tak perlu cari dokter spesialis, dokter umum saja sudah cukup, sebab mereka akan berkonsultasi juga dengan kami bila ada tindakan medis yang tidak bisa ditangani dokter umum," terang Aminuddin (ard)
dr.Aminuddin: Pendapatan RSUD Tahun 2010 Rp 5 M
BAUBAU-SULTRA,BP -- Pihak manajemen RSUD Baubau berjanji memaksimalkan pendapatan rumah sakit dari sektor pengelolaan dan penjualan obat-obatan. Direktur RSUD dr Aminuddin Aumane SPa mengakui 60 persen pendapatan rumah sakit sesungguhnya disumbang dari sektor penjualan obat-obatan.
"Hingga sekarang pengelolaan apotek di RSUD dimanfaatkan maksimal Apotek Kimia Farma (KF). Alasannya karena pada masa lalu, pengadaan obat-obatan di RSUD lama diproyekan, sehingga selalu terjadi kekurangan stok obat," ujar Aminuddin, dihadapan anggota DPRD Baubau, ketika membahas Raperda pelaksanaan APBD 2010, Sabtu (2/10)
Selain itu, katanya, tenaga apoteker dan asisten apoteker waktu itu masih terbatas, sehingga Pemkot mau tidak mau harus melakukan MoU dengan KF agar pelayanan obat-obatan di instalasi farmasi dan apotek bisa optimal.
"Tapi sekarang masalah itu sudah bisa kami atasi, karena tenaga apoteker dan asisten apoteker sudah memadai. Jadi saya setuju kalau kerjasama operasional (KSO) dengan pihak KF tidak dilanjutkan mulai 2011. Sebab selama ini RSUD hanya menerima pembagian hasil usaha dari pihak KF Rp 90-100 juta per tahun, padahal penghasilannya bisa menjapai miliar dalam setahun," janjinya.
Aminuddin menyebutkan penghasilan RSUD dari tahun ketahun terus menunjukan peningkatan. Di tahun 2010, dia optimis RSUD bisa membukukan penghasilan pada kisaran Rp 5 milyar. Jika tahun 2011 apotek sudah bisa dikelola sepenuhnya pihak RSUD, Aminuddin yakin 60 persen penghasilan RSUD disumbang dari penjualan obat-obatan.
Anggota DPRD Abdul Munafi yang mempertanyakan kontribusi yang diberikan pihak Kimia Farma yang dinilai cukup kecil pada RSUD, setuju jika pihak RSUD segera mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan KSO dengan pihak KF. Menurutnya, beberapa daerah juga mela kukan hal yang sama yaitu memutuskan tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan pihak KF.
"Kalau memang ternyata SDM sudah siap dan bisa menyumbangkan PAD bagi daerah, kerjasama dengan KF dan pihak ke III lainnya baiknya diputuskan," terang Munafi (ard)
Selain itu, katanya, tenaga apoteker dan asisten apoteker waktu itu masih terbatas, sehingga Pemkot mau tidak mau harus melakukan MoU dengan KF agar pelayanan obat-obatan di instalasi farmasi dan apotek bisa optimal.
"Tapi sekarang masalah itu sudah bisa kami atasi, karena tenaga apoteker dan asisten apoteker sudah memadai. Jadi saya setuju kalau kerjasama operasional (KSO) dengan pihak KF tidak dilanjutkan mulai 2011. Sebab selama ini RSUD hanya menerima pembagian hasil usaha dari pihak KF Rp 90-100 juta per tahun, padahal penghasilannya bisa menjapai miliar dalam setahun," janjinya.
Aminuddin menyebutkan penghasilan RSUD dari tahun ketahun terus menunjukan peningkatan. Di tahun 2010, dia optimis RSUD bisa membukukan penghasilan pada kisaran Rp 5 milyar. Jika tahun 2011 apotek sudah bisa dikelola sepenuhnya pihak RSUD, Aminuddin yakin 60 persen penghasilan RSUD disumbang dari penjualan obat-obatan.
Anggota DPRD Abdul Munafi yang mempertanyakan kontribusi yang diberikan pihak Kimia Farma yang dinilai cukup kecil pada RSUD, setuju jika pihak RSUD segera mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan KSO dengan pihak KF. Menurutnya, beberapa daerah juga mela kukan hal yang sama yaitu memutuskan tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan pihak KF.
"Kalau memang ternyata SDM sudah siap dan bisa menyumbangkan PAD bagi daerah, kerjasama dengan KF dan pihak ke III lainnya baiknya diputuskan," terang Munafi (ard)
Kaharuddin Syukur Resmi Jadi Sekab Buton
PASARWAJO-SULTRA, BP-Kaharuddin Syukur SE MSi resmi menjadi Sekab Buton menggantikan LM Djafir SH MSi (alm) yang wafat karena serangan jantung 20 September 2010. Pelantikan Kaharuddin oleh Bupati Buton H LM Sjafei Kahar didasarkan atas SK Gubernur No 664 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010. SK Gubernur itu juga sekaligus memberhentikan Kaharuddin Syukur sebagai Asisten Tata Praja Sekda Buton.
Kaharuddin Syukur dalam meniti kariernya sebagai birokrat di Pemkab Buton cukup gemilang. Sejumlah jabatan penting pernah diduduki pria kelahiran 31 Desember 1957 ini. Salah satunya, dia pernah menjabat sebagai Camat Lakudo. Sebelum dilantik sebagai Asisten Tata Praja, Kaharuddin pernah mejabat sebagai Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.
Sjafei Kahar dalam sambutannya mengatakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekda mengingatkan kembali bahwa jabatan harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah di dunia yakni pemerintah dan di akhirat kepada Allah SWT.
“Pemberian jabatan kepada seorang PNS dikandung maksud untuk memberikan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan tercapainya tujuan organisasi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tupoksinya masing-masing,” ujar Sjafei Kahar di Aula Kantor Bupati Buton, di Pasarwajo, Selasa (26/10).
Orang nomor satu di Buton itu menuturkan dalam menjalankan tugas dan jabatan harus berorientasi kepada pelayanan, peningkatan taraf hidup, dan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Maka semua pejabat dalam berbagai lini harus bisa mengemban tugas tersebut.
“Sebagai seorang pejabat tidak berhenti belajar karena aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan selalu berubah dan berganti sesuai dengan perkembangan keadaan,” ujarnya. (ard)
Kaharuddin Syukur dalam meniti kariernya sebagai birokrat di Pemkab Buton cukup gemilang. Sejumlah jabatan penting pernah diduduki pria kelahiran 31 Desember 1957 ini. Salah satunya, dia pernah menjabat sebagai Camat Lakudo. Sebelum dilantik sebagai Asisten Tata Praja, Kaharuddin pernah mejabat sebagai Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.
Sjafei Kahar dalam sambutannya mengatakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekda mengingatkan kembali bahwa jabatan harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah di dunia yakni pemerintah dan di akhirat kepada Allah SWT.
“Pemberian jabatan kepada seorang PNS dikandung maksud untuk memberikan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan tercapainya tujuan organisasi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tupoksinya masing-masing,” ujar Sjafei Kahar di Aula Kantor Bupati Buton, di Pasarwajo, Selasa (26/10).
Orang nomor satu di Buton itu menuturkan dalam menjalankan tugas dan jabatan harus berorientasi kepada pelayanan, peningkatan taraf hidup, dan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Maka semua pejabat dalam berbagai lini harus bisa mengemban tugas tersebut.
“Sebagai seorang pejabat tidak berhenti belajar karena aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan selalu berubah dan berganti sesuai dengan perkembangan keadaan,” ujarnya. (ard)
Calhaj Buton Naik Pesawat Menuju Makassar
BAUBAU-SULTRA,BP--Calon Jamaah Haji (Calhaj) asal Kabupaten Buton tahun ini bertambah 24 orang dari tahun 2009. Bupati Buton Ir H LM Sjafei Kahar menilai kenaikan jumlah Calhaj yang cukup signifikan itu pertanda selain meningkatnya iman dan takwa kepada Allah SWT juga yang paling penting ada peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Indikator besarnya jumlah jamaah di tiap-tiap musim haji adalah kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan ekonomi,” kata Sjafei, Selasa (26/10), ketika memberikan pembekalan kepada 54 Calhaj di masjid eks Kantor Bupati Buton di Baubau.
Menurut Bupati Buton, ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan komponen dan elemen yang jadi satu sistem. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka rusaklah seluruh sistem yang ada. Dia pun mengucapkan rasa bangganya kepada Calhaj tahun ini, karena meskipun sebagian besar tingkat ekonominya berada pada kelas menengah kebawah, namun masih mampu menunaikan ibadah haji.
Harapannya, semoga seluruh masyarakat di Buton dapat mengambil pelajaran dari situasi itu dan apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan formula dan cara untuk memanfaatkan ekonomi keluarganya, maka jangan sungkan atau segan. "Cobalah bertanya kepada jamaah yang ada ini, bagaimana cara menabung atau mengatur keuangan supaya kita juga akan dapat menajadi peserta tamu Allah SWT di tanah suci Makkah," ucapnya.
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Buton Drs H Muirun Awi MSi, melaporkan Calhaj Kabupaten Buton bersama Waktobi, Baubau, dan Kendari tergabung dalam kloter 24 akan meninggalkan Makassar pada tanggal 29 November. Akan tiba kembali di tanah air 10 Desember. Para jamaah haji asal Buton setibanya di tanah air akan menuju Baubau juga dengan menggunakan pesawat. Selanjutnya akan diterima di Rujab Bupati Buton.
Menurut Muirun, Calhaj tahun ini akan merasa nyaman ketika menuju ke Makassar. Sebab bagasi Calhaj, pagi harinya telah dibawah dengan menggunakan kapal laut yakni, KM Dharma Ferri. Muirun berpesan agar para jamaah haji ketika berada di tanah suci senantiasa dapat memelihara kesehatan, sehingga tetap menunaikan ibadah dengan khusyu.
“Setiap tahun pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan pelayanan dan mengurangi biaya perjalanan haji. Demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Buton, menerapkan manajemen mengurangi biaya tetapi tetap meningkatkan pelayanan pada Calhaj. Contohnya, tahun ini, jamaah haji Kabupaten Buton diberangkatkan dengan menggunakan pesawat,” ujar Muirun
Turut melepas jamaah haji itu, Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Mega Boeana SH, Kapolres Baubau AKBP Daniel Aditya Jaya, Wakil Ketua DPRD Buton Aliadi SPd, Ketua TP PKK Kabupaten Buton Ny Hj Wa Ode Salmatiah Sjafei, dan SKPD lingkup Pemkab Buton. Para Jamaah juga didampingi keluarga dan handai taulan sebelum meninggalkan Rujab Bupati Buton menuju Bandara Betoambari menuju Embarkasi Makassar. (asw)
"Indikator besarnya jumlah jamaah di tiap-tiap musim haji adalah kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan ekonomi,” kata Sjafei, Selasa (26/10), ketika memberikan pembekalan kepada 54 Calhaj di masjid eks Kantor Bupati Buton di Baubau.
Menurut Bupati Buton, ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan komponen dan elemen yang jadi satu sistem. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka rusaklah seluruh sistem yang ada. Dia pun mengucapkan rasa bangganya kepada Calhaj tahun ini, karena meskipun sebagian besar tingkat ekonominya berada pada kelas menengah kebawah, namun masih mampu menunaikan ibadah haji.
Harapannya, semoga seluruh masyarakat di Buton dapat mengambil pelajaran dari situasi itu dan apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan formula dan cara untuk memanfaatkan ekonomi keluarganya, maka jangan sungkan atau segan. "Cobalah bertanya kepada jamaah yang ada ini, bagaimana cara menabung atau mengatur keuangan supaya kita juga akan dapat menajadi peserta tamu Allah SWT di tanah suci Makkah," ucapnya.
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Buton Drs H Muirun Awi MSi, melaporkan Calhaj Kabupaten Buton bersama Waktobi, Baubau, dan Kendari tergabung dalam kloter 24 akan meninggalkan Makassar pada tanggal 29 November. Akan tiba kembali di tanah air 10 Desember. Para jamaah haji asal Buton setibanya di tanah air akan menuju Baubau juga dengan menggunakan pesawat. Selanjutnya akan diterima di Rujab Bupati Buton.
Menurut Muirun, Calhaj tahun ini akan merasa nyaman ketika menuju ke Makassar. Sebab bagasi Calhaj, pagi harinya telah dibawah dengan menggunakan kapal laut yakni, KM Dharma Ferri. Muirun berpesan agar para jamaah haji ketika berada di tanah suci senantiasa dapat memelihara kesehatan, sehingga tetap menunaikan ibadah dengan khusyu.
“Setiap tahun pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan pelayanan dan mengurangi biaya perjalanan haji. Demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Buton, menerapkan manajemen mengurangi biaya tetapi tetap meningkatkan pelayanan pada Calhaj. Contohnya, tahun ini, jamaah haji Kabupaten Buton diberangkatkan dengan menggunakan pesawat,” ujar Muirun
Turut melepas jamaah haji itu, Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Mega Boeana SH, Kapolres Baubau AKBP Daniel Aditya Jaya, Wakil Ketua DPRD Buton Aliadi SPd, Ketua TP PKK Kabupaten Buton Ny Hj Wa Ode Salmatiah Sjafei, dan SKPD lingkup Pemkab Buton. Para Jamaah juga didampingi keluarga dan handai taulan sebelum meninggalkan Rujab Bupati Buton menuju Bandara Betoambari menuju Embarkasi Makassar. (asw)
Jemaah Haji Asal Baubau Naik Tilongkabila
BAUBAU-SULTRA--188 jemaah haji asal Kota Baubau diberangkatkan Senin malam (26/10) pukul 19.00 Wita menuju embarkasi Makassar menggunakan KM Tilongkabila dari Pelabuhan Murhum. Tercatat 105 jamaah wanita, sedangkan laki-laki hanya 83 orang.Ketua rombongan empat, kloter 24, Safiudin menjelaskan rencananya jemaah berada di embarkasi Makassar selama dua malam, kemudian langsung diberangkatkan menuju Jeddah 29 Oktober 2010.
"Sesuai tiket, jadwal bertolak dari Pelabuhan Murhum Baubau pukul 17.00 Wita," ujarnya.
Dia menambahkan ditahun ini, pondok jemaah haji kloter 24 berada pada ring satu. Sehingga jarak antara pondok jemaah dengan Masjidil Haram sekitar 1 hingga 2 km. Lokasi tersebut, lanjutnya, lebih bagus dari pondokan jemaah haji kloter 24 tahun 2008 yang jarak antara pondok dan Masjidil Haram mencapai 8 km.
Amatan Baubau Pos sekira pukul 16.30 Wita di Mesjid Raya Kota Baubau dipadati kerabat dan keluarga yang hendak mengantar keberangkatan para jemaah.(asw/hrm)
Ribuan Pengungsi Wasior Masih Trauma
BAUBAU-SULTRA,BP--Banjir bandang yang menerjang dan menghancurkan Wasior Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat empat pekan lalu, menyisakan trauma mendalam bagi warga yang kini mengungsi ke Baubau, Kabupaten Buton, dan kabupaten lainnya di Kawasan Buton Raya. Umumnya para pengungsi tak mau kembali ke Wasior.
Mereka traumatik telah kehilangan keluarga dan harta benda diterjang banjir. Salah seorang pengungsi Wasior yang kini menetap di Kecamatan Talaga, Muhtar, mengatakan ia bersama keluarganya belum berniat untuk kembali ke Wasior.
"Kita masih trauma kehilangan putriku yang bungsu berumur dua tahun beserta harta benda," ungkapnya.
Staf Dinsos Kabupaten, Haryadi yang ditemui sedang melakukan pendataan, mengatakan pengungsi yang terdata tersebar di berbagai kecamatan. Setelah didata, para pengungsi akan diberi bantuan. Pengungsi yang masih ingin kembali dan menetap di Wasior juga akan didata.
"Sisanya akan dibina melalui program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinsos," ujarnya, Selasa (26/10).
Hingga kini data yang dicatat Dinsos Buton sedikitnya terdapat 1.053 jiwa korban banjir bandang Wasior.(sal)
Mereka traumatik telah kehilangan keluarga dan harta benda diterjang banjir. Salah seorang pengungsi Wasior yang kini menetap di Kecamatan Talaga, Muhtar, mengatakan ia bersama keluarganya belum berniat untuk kembali ke Wasior.
"Kita masih trauma kehilangan putriku yang bungsu berumur dua tahun beserta harta benda," ungkapnya.
Staf Dinsos Kabupaten, Haryadi yang ditemui sedang melakukan pendataan, mengatakan pengungsi yang terdata tersebar di berbagai kecamatan. Setelah didata, para pengungsi akan diberi bantuan. Pengungsi yang masih ingin kembali dan menetap di Wasior juga akan didata.
"Sisanya akan dibina melalui program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinsos," ujarnya, Selasa (26/10).
Hingga kini data yang dicatat Dinsos Buton sedikitnya terdapat 1.053 jiwa korban banjir bandang Wasior.(sal)
Senin, 25 Oktober 2010
Mahasiswa Hukum Unismuh Buton Tidak Perlu Takut
BAUBAU-SULTRA--Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Buton tidak perlu takut terkait legalitas. Karena Unismuh Buton telah mengantongi izin penyelenggaraan program studi Fakultas Hukum No.2679/D/T/K IX/2009 yang dikeluarkan Kopertis Wilyah IX Sulawesi.
Kabag Humas Unismuh Buton, Abdul Wahid menjelaskan Fakultas Hukum Unismuh Buton telah lama memiliki izin dan telah diperpanjang sejak 3 Juli 2009. Dengan izin tersebut maka, Fakultas Hukum dinyatakan legal.
Dia menambahkan, untuk mencari kebenaran terkait legalitas Fakultas Hukum Unismuh Buton, dapat dilihat daftar nama program studi yang terdaftar di Kopertis Wilayah IX melalui Webside Kopertis Wilayah IX . Untuk fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton,lanjutnya, kode program studi ilmu hukum 74-201.
Saat ini pihaknya sementara menunggu proses akreditasi yang dilakukan Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Namun Unismuh Buton telah mengisi Borang (Baca: formulir) yang diberikan BAN PT untuk memproses akreditas Fakultas Hukum Unismuh Buton.
Kata dia, pihaknya harus terus bersabar karena lembaga independen yang melakukan akreditas terhadap perguruan tinggi hanya satu saja. Padahal perguruan tinggi yang terdaftar di Kopertis Wilayah IX sebanyak 346.
"Bisa dibanyangkan jika masing-masing perguruan tinggi rata-rata memiliki 10 program studi maka ada 3.464 program studi yang harus diakreditas BAN PT, jadi kita masih harus terus bersabar," tutupnya.(aswar)
Langganan:
Postingan (Atom)