BAUBAU-SULTRA,BP - http://www.baubaupos.com - Komisi II DPRD Baubau bersama tiga SKPD akan melakukan kajian antar daerah (KAD) di Balik Papan, Provinsi Kalimantan Timur. Tiga SKPD yang ikut ambil bagian, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM.
Setelah pihak DPRD dan tiga kepala Dinas masing-masing Kadis Perindagkop Feto Daud, Kadis Perhubungan Ahmad Arfa, dan Kadis Tanben Syaifuddin Azis bertemu dengan komisi II di gedung DPRD, diputuskan jadwal keberangkatan KAD dimulai tanggal 2 November dan berakhir tanggal 6 November 2010.
Ketua Komisi II DPRD Baubau Muhamaad Ishak Zuhur mengatakan, Kaltim jadi tujuan KAD dikomisinya tahun ini, karena daerah itu dinilai cukup baik dan berpengalaman untuk dijadikan contoh pembangunan disektor kepelabuhanan, UKM, dan perminyakan.
"Sepulang dari Kaltim nantinya kita akan merumuskan perihal 'Buffer Zone' atas terminal transit BBM di Sulaa. Karena terminal itu nantinya tidak hanya melayani kawasan Buton Raya, tapi seluruh kawasan di Indonesia Timur. Termasuk menelaah lebih jauh dampak lain yang timbul seperti permasalahan lingkungan, sosial, dan effec samping lainnya," ujar Ishak Zuhur, Kamis (28/10).
Selain itu DPRD dan pihak Pemkot juga akan merumuskan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi pada peningkatan produksi. UKM yang dirumuskan itu, lanjut Ishak Zuhur, nantinya akan menjadi roda penggerak ekonomi sektor riil di Kota Baubau.
Sedangkan soal kepelabuhanan, DPRD akan melakukan kajian yang mendalam. Sebab hasil negosiasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan sektor kepelabuhanan, Kota Baubau akan mendapatkan bantuan dari pusat senilai Rp 52 miliar. "Namun belum cair anggarannya karena terkendala master plan belum diajukan ke pusat," ucap legislator PNBKI itu.
Hal Senada diungkapkan anggota Komisi II DPRD lainnya H Suddin M, SH. Katanya, peserta KAD akan mempelajari regulasi retribusi daerah dibidang BBM dan akan mensinkronkan dengan situasi di Baubau.
Selain peninjauan ditiga bidang itu, lanjut Suddin, pemerintah dan DPRD akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Buton yang ada di Kaltim. Diharapkan dari pertemuan itu, ada pengusaha berdarah Buton yang mau berinvestasi di Kota Baubau. Sebab informasi yang akan disampaikan pada pertemuan itu diantaranya pembangunan Baubau yang semakin pesat dan ekonomi semakin baik
Tanggapan yang sama disampaikan legislator PBB Rosni SE. KAD kali ini dengan mengikutsertakan SKPD terkait diharapkan ada sinergisitas antara DPRD dan pihak pemerintah dalam mengembangkan pelabuhan transit BBM di Sulaa, pengembangan UKM, dan peningkatan status pelabuhan Murhum Baubau menjadi pelabuhan internasional.
Kadis Pertambangan dan Energi Drs Syaifuddin Azis yang ditemui usai bertemu komisi II DPRD, mengatakan, pihaknya menanggapi positif usulan DPRD untuk melakukan KAD di Kaltim. "Apalagi instansi saya tergolong baru. UU pertambangan baru keluar tahun 2009. Begitu juga untuk energi, UU baru diperbaharui 2009 lalu. Sedangkan PP-nya belum ada yang diterbitkan, makanya kita harus belajar di Kaltim," ujar Syaifuddin Azis, Rabu (27/10).
Menurut Syaifuddin, meskipun belum ada PP yang diterbitkan untuk persoalan pertambangan dan energi, namun Kaltim dinilainya sudah cukup lama dan berpengalaman mengelola pertambangan dan energi. Sehingga wajar jika pihaknya harus belajar di Kaltim.
"Malah kalau tidak ada KAD, saya akan mengutus tekhnisi saya untuk melakukan study banding di Kaltim. Tapi kita harus tahu juga kalau anggaran untuk daerah ini masih diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur," tutup Syafiuddin. (ard)
Kamis, 28 Oktober 2010
Rabu, 27 Oktober 2010
BADAN ANGGARAN 'Ogah' BAHAS APBD-P
BAUBAU-SULTRA,BP-Badan anggaran DPRD Baubau terpaksa harus menskorsing rapat internalnya untuk membahas anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) yang akan dilaksanakan pemerintah. Penyebab diskorsingnya rapat internal itu disebabkan pihak SKPD belum satu pun melaporkan hasil realisasi anggaran yang digunakan hingga September 2010 di DPRD Baubau.
"Kalau itu belum ada, kami tidak akan melanjutkan rapat internal di badan anggaran. Sebab acuan kami membahas APBD-P adalah laporan SKPD terkait realisasi anggaran yang sudah digunakan," ujar anggota Badan Anggara DPRD BAUbau La Rusu, Rabu (27/10)
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Aris Marwan Saputra SH dan dihadiri Ketua DPRD H Hasidin Sadif sebelum menskorsing rapat internal, memutuskan memerintahkan kepada Sekwan DPRD Baubau agar meminta pihak Pemkot menggandakan dokumen realisasi anggaran yang sudah digunakan pemerintah.
"Jika dokumen itu belum ada di tangan masing-masing 25 anggota dewan, paling lambat besok (hari ini-red), maka rapat internal di badan anggaran tidak akan kami lanjutkan, dan Ini akan berlanjut pada pembahasan dokumen KUHPPS 2011," kata Legislator Demokrat itu.
Badan anggaran yang menghadiri rapat internal yaitu Dra Zuliti Mahyuddin, I Ketut Karmawinata, Djoni Munadi, Rais Jaya Rachman, La Rusu, H SUddin, dan M Taufik. (ard)
"Kalau itu belum ada, kami tidak akan melanjutkan rapat internal di badan anggaran. Sebab acuan kami membahas APBD-P adalah laporan SKPD terkait realisasi anggaran yang sudah digunakan," ujar anggota Badan Anggara DPRD BAUbau La Rusu, Rabu (27/10)
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Aris Marwan Saputra SH dan dihadiri Ketua DPRD H Hasidin Sadif sebelum menskorsing rapat internal, memutuskan memerintahkan kepada Sekwan DPRD Baubau agar meminta pihak Pemkot menggandakan dokumen realisasi anggaran yang sudah digunakan pemerintah.
"Jika dokumen itu belum ada di tangan masing-masing 25 anggota dewan, paling lambat besok (hari ini-red), maka rapat internal di badan anggaran tidak akan kami lanjutkan, dan Ini akan berlanjut pada pembahasan dokumen KUHPPS 2011," kata Legislator Demokrat itu.
Badan anggaran yang menghadiri rapat internal yaitu Dra Zuliti Mahyuddin, I Ketut Karmawinata, Djoni Munadi, Rais Jaya Rachman, La Rusu, H SUddin, dan M Taufik. (ard)
SK Menbudpar Hanya Akui Tiga Situs Sejarah
BAUBAU-SULTRA,BP-Kedatangan Dirjen Kementrian Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) Muslimin di Kota Baubau, dimanfaatkan pihak DPRD Baubau untuk kembali meninjau surat keputusan Menbudpar tentang jumlah situs sejarah yang diakui secara nasional di Kota Benteng Terluas di dunia.
Sesuai SK Menbudpar yang ditetapkan sejak tahun 2003, di Sultra hanya ada lima situs sejarah yang sudah dipayungi hukum dan diakui secara nasional, yaitu tiga situs sejarah ada di Kota Baubau dan dua situs sejarah masing-masing satu di Kabupaten Muna dan satunya lagi ada di Kabupaten Unaha.
"Tiga situs sejarah yang ada di Baubau yang sudah ditetapkan menjadi situs nasional yaitu benteng Keraton Wolio, Benteng Badia, dan masjid Agung Keraton. Inikan masih banyak yang belum di kafer dalam SK Menbudpar itu," ujar La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10).
Makanya kedatangan Dirjen Menbudpar dua hari lalu di Baubau, pihaknya kembali mengkomunikasikan hal itu untuk bisa di data ulang. Menurut Munafi, dengan adanya payung hukum pihak Pemkot dan DPRD harus mengkomunikasikan pada pemerintah pusat supaya ada perhatian terhadap situs sejarah yang ada di Baubau.
"Kalau di data dan dilaporkan dengan benar, jumlah benteng di Baubau sebenarnya ada enam, belum jumlah kamali atau istanah sultan, belum lagi bangunan-bangunan kuno peninggalan belanda. Jadi memang harus dilaporkan kepihak Pemerintah pusat agar ada perhatian baik situs benda maupun situs kawasan," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau itu.(ard)
Sesuai SK Menbudpar yang ditetapkan sejak tahun 2003, di Sultra hanya ada lima situs sejarah yang sudah dipayungi hukum dan diakui secara nasional, yaitu tiga situs sejarah ada di Kota Baubau dan dua situs sejarah masing-masing satu di Kabupaten Muna dan satunya lagi ada di Kabupaten Unaha.
"Tiga situs sejarah yang ada di Baubau yang sudah ditetapkan menjadi situs nasional yaitu benteng Keraton Wolio, Benteng Badia, dan masjid Agung Keraton. Inikan masih banyak yang belum di kafer dalam SK Menbudpar itu," ujar La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10).
Makanya kedatangan Dirjen Menbudpar dua hari lalu di Baubau, pihaknya kembali mengkomunikasikan hal itu untuk bisa di data ulang. Menurut Munafi, dengan adanya payung hukum pihak Pemkot dan DPRD harus mengkomunikasikan pada pemerintah pusat supaya ada perhatian terhadap situs sejarah yang ada di Baubau.
"Kalau di data dan dilaporkan dengan benar, jumlah benteng di Baubau sebenarnya ada enam, belum jumlah kamali atau istanah sultan, belum lagi bangunan-bangunan kuno peninggalan belanda. Jadi memang harus dilaporkan kepihak Pemerintah pusat agar ada perhatian baik situs benda maupun situs kawasan," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau itu.(ard)
Program Akselerasi Pendidikan Jadi Pilot Projec Pemkot
BAUBAU-SULTRA,BP-Program akselerasi (percepatan) sekolah dibidang pendidikan akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja yang akan digelar DPRD dan pihak Pemkot Baubau. Menurut Munafi kalau program ini terwujud tahun 2011, maka di Kota Baubau selain ada program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) juga ada sekolah yang dijadikan pilot projec pelaksanaan program akselerasi.
"Program akselerasi ini kebetulan sudah kita sampaikan pada rapat pembahasan APBD 2010, dan pemerintah memberikan tanggapan yang positif. Rapat kerja nanti tinggal kita permantap saja," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10)
soal kualifikasi sekolah, lanjut legisltor PBB itu, nanti pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olahraga (Dikmudora) yang tentukan. Artinya, pihak Dikmudora harus mencari sekolah-sekolah tertentu yang potensial untuk dilaksanakan program akselerasi.
"Kalau ini terlaksana dengan cepat, maka kedepan ada anak-anak kita yang bisa menyelesaikan studi lebih cepat dengan usia yang masih relatif mudah. Karena sistim akselerasi yaitu, seorang anak didik bisa melakukan lompatan kelas," terangnya. (ard)
"Program akselerasi ini kebetulan sudah kita sampaikan pada rapat pembahasan APBD 2010, dan pemerintah memberikan tanggapan yang positif. Rapat kerja nanti tinggal kita permantap saja," ucap Ketua Komisi III DPRD Baubau La Ode Abdul Munafi MSi, Rabu (27/10)
soal kualifikasi sekolah, lanjut legisltor PBB itu, nanti pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olahraga (Dikmudora) yang tentukan. Artinya, pihak Dikmudora harus mencari sekolah-sekolah tertentu yang potensial untuk dilaksanakan program akselerasi.
"Kalau ini terlaksana dengan cepat, maka kedepan ada anak-anak kita yang bisa menyelesaikan studi lebih cepat dengan usia yang masih relatif mudah. Karena sistim akselerasi yaitu, seorang anak didik bisa melakukan lompatan kelas," terangnya. (ard)
Mahasiswa IST Mogok Kuliah
BAUBAU-SULTRA,BP--Puluhan mahasiswa Institut Sains dan Teknologi (IST) Buton Jurusan Ilmu Keperawatan semester VII melakukan aksi mogok kuliah di depan kampus Biru IST Buton, Rabu (27/10). Aksi tersebut berlangsung ketika salah seorang dosen hendak melakukan ujian tengah semester (MID). Saat ditemui Baubau Pos, mahasiswa tidak mau memberikan keterangan terkait aksi mogok kuliah.
"Malas, kita ini sudah mau wisuda, pokoknya kita mau masuk kuliah kalau sudah ada kejelasan dari pihak kampus," ujar salah seorang mahasiswa yang berkumpul dengan rekan-rekannya yang melakukan aksi mogok kulia.
Wartawan Baubau Pos tidak dapat menggali data yang banyak dari para mahasiswa, karena saat hendak melakukan wawancara, beberapa mahasiswa menghimbau rekannya untuk tidak mau memberikan jawabn dari setiap pertanyaan yang dilontarkan wartawan. "Langsung saja tanya sama pihak kampus," kata para mahasiswa itu.
Saat hendak dikonfirmasikan dengan pihak kampus, Ketua IST Buton sedang sibuk dan belum bisa menemui para wartawan. Satpam yang berjaga di Pintu Masuk, Alimudin Cina menjelaskan pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mahasiswa melakukan aksi mogok kuliah.
Sebelumnya mahasiswa sudah melakukan dialog dengan pihak kampus untuk terkait keluhan mahasiswa. Aksi demonstrasi pernah dilakukan pihak mahasiswa STIKES IST Buton, karena kampus tempat mereka menuntut ilmu belum punya wewenang untuk mengeluarkan ijazah.(asw/hrm)
Langganan:
Postingan (Atom)