Mahasiswa IST Demo Pertanyakan Legalitas Kampus

BAUBAU-SULTRA-Mahasiswa Institut Sains Teknologi (IST) Buton yang terdiri dari unsur mahasiswa STIKIP dan STIKES melakukan demonstrasi meminta kejelasan status perguruan tinggi mereka. Ratusan mahasiswa itu melakukan longmarch dari Stadion Betoambari, berorasi di depan kampus dan melanjutkan ke DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin (01/11).
Dalam aksinya, ratusan mahasiswa meminta kepada pihak kampus untuk transparan dan tidak membohongi mahasiswa. Sebab hal itu sangat menentukan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) dan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) IST Buton.
"Kata pengelola, sudah ada MoU dengan perguruan tinggi lain agar mahasiswa STIKES angkatan 2007 dan 2008 bisa memperoleh ijazah? Tapi ketika diminta untuk diperlihatkan kepada mahasiswa tidak diperbolehkan," kata salah saerang mahasiswa, Omo saat berorasi.
Perkuliahan lumpuh, tak satu pun mahasiswa mengikuti proses belajar-mengajar. "Kita hentikan kuliah hari ini, kita tuntut status kejelasan masadepan kita," lanjut orator lainnya.
Omo juga mempertanyakan silabus dan kurikulum yang digunakan pihak kampus IST, karena semuanya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti). "Ada banyak teman-teman kita integrasi ke perguruan tinggi lain. Dan ternyata mereka harus mulai dari nol, karena matakuliah di IST tida diakui kopetis," ungkap mahasiswa.
Kekecewaan mahasiswa itu bermula ketika kuliah umum yang dibawakan oleh salah seorang pejabat Kopertis Wilayah IX Sulawesi, 23 Oktober lalu. Mahasiswa tidak dilayani ketika mempertanyakan status dan legalitas kampus. Aksi kali ini dipimpin oleh korlap aksi, Hardin Buruhi. Hingga pukul 11.30 Wita, mahasiswa masih melakukan aksi di DPRD Baubau.(dd)

APBD Defisit, DPRD dan Pemerintah Sepakat Menzerokan

Anggaran SKPD di Rasionalkan



BAUBAU,BP-Nilai APBD Kota Baubau tahun 2009 yang defisit sedikitnya Rp 24 miliar, membuat tim pemerintah dan badan anggaran DPRD Kota Baubau bekerja keras untuk menyusun plafon anggaran kembali ketitik nol (zero). Sebagai konsekuensinya, pemerintah atas persetujuan DPRD akan 'memangkas' anggaran yang dirasa tidak rasional pada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hingga tadi siang, sudah dilakukan rasionalisasi anggaran pada tiap SKPD. hingga Ketua DPRD Baubau H Hasidin Sadif menskorsing sidang, anggaran yang akan disetujui dikurangi pada setiap SKPD sudah menutupi defisit mata anggaran sebelumnya sebesar Rp 22.2 miliar.

"Pembahasan dari hari sebelumnya (jumat-red) dengan tim anggaran pemerintah, rasionalisasi anggaran untuk membuat defisit kembali ke titik nol hingga sekarang tinggal Rp 1.8 miliar. Pembahasannya masih lanjut nanti malam. Untuk mengatasi kondisi yang masih minus Rp 1.8 miliar ini, keputusan sidang menyerahkan kepada pemerintah untuk kembali melihat SKPD mana yang masih bisa dipangkas anggarannya," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Baubau Rais Jaya Rachman, Sabtu (30/10).

Rapat kerja yang digelar di gedung DPRD itu berlangsung alot. Sebab selain sepakat menzerokan defisit anggaran yang dialami Kota Baubau, anggota badan anggaran juga menyoal kenapa APBD sebelumnya bisa defisit. Menurut Rais, agar  hal ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, pemerintah harusnya jujur mengakui kalau sudah terjadi defisit. "Jangan nanti hasil audit BPK sudah ketahuan baru mau jujur," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Anggota Badan anggaran lainnya Adnan Lubis. Menurutnya, kesalahan masalah lalu juga bukan hanya kesalahan pemerintah semata, tapi juga DPRD sebagai unsur pengawas dalam pelaksanaan APBD. Karena itu, dia meminta kepada tim anggaran pemerintah agar betul-betul menyusun anggaran itu sesuai kebutuhan.

"Artinya pemerintah jangan hanya melakukan copy-paste dari perencanaan dari tahun sebelumnya. Kan ada kegiatan yang sifatnya selalu bisa diprediksi untuk dianggarkan. Misalnya kegiatan MTQ dan festival Pulau Makassar. Cobalah kita menghayal-menghayal dulu, jangan hanya copy-paste," ucapnya dihadapan peserta sidang.

Asisten I Arif Rais yang mewakili Ketua Tim Anggaran Pemkot Suhufan SAg mengatakan dia tidak tahu persis angka-angka pasti yang harus dirasionalisasi  guna menzerokan defisit yang dialami Kota Baubau. Sedangkan menurut Muzakir,  rasionalisasi anggaran yang ada di SKPD itu pada dasarnya yang dikurangi untuk biaya anggaran yang rasa tidak terlalu penting. Misalnya anggaran untuk makan dan minum dan perjalanan dinas PNS.

"Soal SKPD mana yang paling banyak anggarannya akan di 'pangkas' belum tahu persis. Tapi nanti malam (malam ini-red) kami akan ajukan ke DPRD untuk dibahas bersama," janjinya.

Hasidin Sadif sebelum mengetuk palu skorsing, mengingatkan kepada peserta sidang, bahwa pengurangan anggaran di tiap SKPD itu tetap bertumpu pada rasionalitas, kewajaran, dan tetap mendukung visi dan misi pemerintah," pintanya. (ard)

Anggota DPRD Pertanyakan Pos Bantuan Pada Pemerintah

BAUBAU-SULTRA,BP-Anggota DPRD Baubau mempertanyakan beberapa hal terkait pengelolaan keuangan daerah pada Rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah membahas APBD-P, Jumat (29/10) di gedung dewan. Salah satunya, anggota DPRD Baubau menyoroti pos bantuan mahasiswa, PNS dan non PNS.

Mendapat pertanyaan dari anggota DPRD Baubau Muh. Ishak Zuhur, Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Baubau, Zakir mengatakan  setiap permohonan bantuan dana dari organisasi mahasiswa, PNS dan non PNS tidak direalisasi berdasarkan be
sarnya permintaan yang tertera dalam proposal.


"Misalnya kita hanya kasih untuk bantuan jalan saja dan masih wajar. Yang penting dia masih bisa jalan walaupun bantuannya kecil-kecil," katanya menjelaskan di gedung dewan.

Asisten II Sekot Baubau, Arif Rais mengatakan Pemda melihat berdasarkan proposal masing-masing. Sehingga dalam pemberian bantuan tidak mutlak harus sesuai dengan yang tertera dalam proposal.


Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Baubau Hasidin Sadif itu, Muh. Ishak Zuhur mempertanyakan bantuan anggaran Rp 3,37 juta, Joni Munadi mempertanyakan  pajak hotel dan rumah kost yang dikenai pajak jika memiliki minimal 10 kamar.(dd)

INTERAKSI PERS DAN PEMERINTAH DAERAH

(OPINI)

Beberapa hari terakhir media massa lokal di Bangka Belitung memberitakan pernyataan Walikota Pangkalpinang yang terkesan melecehkan profesi wartawan. Akibatnya muncul berbagai statement dari berbagai pihak, baik dari wartawan sendiri, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), anggota DPRD, tokoh pemuda sampai dengan cybercommunity melalui Bangkapos Facebookers. Ada yang berkomentar pernyataan tersebut melecehkan profesi wartawan, ada yang menyayangkan dan ada pula yang berharap orang nomor satu di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ini untuk meminta maaf. Terakhir, insan pers menggelar aksi damai didepan kantor Walikota terkait masalah ini.


Adanya permasalahan antara Pejabat publik dengan insan pers ini tidak hanya terjadi dipangkalpinang, tetapi juga dibeberapa daerah lain. Misalnya yang baru-baru ini terjadi, dimana wartawan di Banjarmasin merasa dilecehkan dengan pernyataan Walikota Banjarmasin H. Muhidin dalam apel pagi PNS Pemkot Banjarmasin, menyatakan bahwa wartawan itu banyak dosa. Akibat ulah Walikota ini, PWI Banjarmasin mensomasi Walikota dan melaporkan masalah ini ke PWI Pusat serta Dewan Pers di Jakarta. Kemudian Bupati Kerinci, Murasman juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Murasman, dihadapan wisudawan STAIN Kerinci di Gedung Nasional Sungai Penuh, menyatakan Sarjana kalau tidak punya uang jangan jadi wartawan dan tukang ojek. Hal yang sama dan lebih parah juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Seorang anggota DPRD Pekanbaru, Yose Saputra membuka celananya dan meminta wartawan untuk memotret (maaf) pantatnya.


Tidak hanya Kepala Daerah, Menkominfo Tifatul Sembiring pun pernah bermasalah dengan insan pers. Saat wartawan Media Indonesia meminta konfirmasi terkait RPM Kontent Multi Media, Menkonminfo justru mengirim pesan singkat yang isinya, "Wartawan sudah lihai menulis tanpa perlu meminta konfirmasi. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu".


Beberapa contoh di atas hanya sebagian saja dari sekian banyak permasalahan yang melibatkan pers dengan pejabat publik dinegeri ini. Seharusnya di era reformasi dan demokrasi yang sedang kita bangun bersama, permasalahan seperti ini tidak terus terulang, seandainya kita mau belajar dari pengalaman dan semua pihak saling mengintropeksi diri, baik pejabat publik maupun wartawan, agar sinergisitas keduanya dapat membangun daerah dan bangsa ini dengan penuh peradaban.


Interaksi Positif


Salah satu ciri dari good governance atau tata pemerintah yang baik adalah mampu berinteraksi dengan semua elemen termasuk pers sebagai mitra kerja sekaligus alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih Sekarang Kepala daerah sudah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus memiliki akuntabilitas, transparansi dan responsif yang sangat tinggi. Kepala daerah sebagai orang nomor satu di daerah tidak hanya sebagai figur yang cukup dikenal pada saat kampanye, tetapi juga selama lima tahun ia memimpin, bahkan setelah meninggalkan jabatannya. Semua perkataan, perilaku, sikap dan kebijakannya akan menjadi perhatian seluruh masyarakat. Mulai dari kalangan pers, kampus sampai dengan obrolan di warung kopi.


Dalam hubungan dengan pers, pejabat publik perlu memiliki kemampuan untuk merespon secara positif semua yang tulis oleh media tentang kebijakan yang dikeluarkannya, apakah itu berita baik ataupun buruk. Ketika beritanya bernada negatif, manajemen evaluatif harus digunakan. Artinya anggap berita tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan evaluasi serta untuk mengingatkan agar terus melakukan perbaikan. Ketika wartawan dinilai memelintir berita dan tidak paham memberitakan kebijakan pemerintah daerah, ada baiknya diperjelas mana yang dipelintir dan pejabat publik menjelaskan ketidakpahaman wartawan. Apabila ini dilakukan lebih awal, mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan dan pejabat publik semakin terbuka sedangkan wartawan semakin profesional.


Eduard Depari, seorang pakar komunikasi menyatakan "bagaimanapun interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, dapat terwujud jika masing-masing menyadari perannya dan mau mengisi kekurangan yang dirasakan sebagai ganjalan dalam hubungan tersebut. Karena walaupun telah diusahakan, bagi pers tidak mudah untuk memuaskan semua pihak secara bersama-sama".


Pernyataan ini menunjukkan bahwa interaksi antara pers, pemerintah dan masyarakat dapat terwujud jika masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik. Wartawan harus menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara profesional, bertanggungjawab dan mematuhi kode etik profesi. Sementara pemerintah daerah, mulai dari pejabat publik tertinggi sampai dengan bawahannya harus lebih besifat terbuka dan memberi informasi sejelas mungkin agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh kalangan wartawan. Sementara masyarakat juga harus sudah cerdas untuk menangkap apa yang dibacanya dimedia. Apakah informasi yang ada berguna atau tidak untuk dirinya, lingkungan dan lebih jauh lagi bagi proses pembangunan daerah. Masyarakat juga harus aktif memberikan masukan, baik kepada pemerintah daerah maupun wartawan terkait pemberitaan media massa.


Tiga Jalur


Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan pula bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hal ini bukan berarti wartawan kebal hukum. Wartawan juga harus profesional dan bertanggungjawab atas hasil karya jurnalistiknya ketika itu merugikan orang lain, termasuk pejabat publik. Ada tiga jalur yang dapat ditempuh jika pemberitaan pers dinilai merugikan, yaitu memberikan hak jawab, jalur hukum, atau melaporkan kepada Dewan Pers. Namun mengingat simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah, kiranya jalur pertama dan ketiga yang diprioritaskan untuk ditempuh dahulu, diiringi dengan perbaikan terus menerus oleh wartawan maupun pejabat publik. 


Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
Dosen FHIS UBB

Mahasiswa Unidayan Galang Dana Untuk Bencana

BAUBAU-SULTRA,BP - Puluhan Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Unidayang Fakultas Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) menggelar aksi penggalangan dana sebagai wujud keprihatinan atas bencana yang melanda Negeri Indonesia Sabtu (30/10).


Aksi penggalangan dana dimulai dari kampus Unidayan, tugu kirab, pasar Laelangi dan berakhir dengan melaksanakan Sholat Ghoib secara berjamaah di ruas jalan depan Istana Ilmiah yang kemudian kembali ke sekretariat di Kampus Unidayan.


Ketika melakukan aksi di ruas jalan R.A. Kartini tepatnya di pasar Laelangi, sempat memacetkan arus lalu lintas. Antrean kendaraan hingga mencapai kurang lebih 100 meter. Mahasiswa ini juga sempat meminta sumbangan seadanya kepada seluruh took-toko yang terdapat di pasar laelangi.


Korlap aksi, Amir mengungkapkan bahwa aksi mereka ini merupakan aksi sosial terkait korban bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita yakni banjir bandang Wasior Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, gempa Gunung Merapi Sleman DI Yogyakarta, dan tsunami Mentawai Sumatera Barat. 


“Kami bersama-sama Himpunan Mahasiswa Manajemen Unidayang Fakultas Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) turun ke jalan dalam hal melakukan aksi sosial terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di beberapa daerah, dan Insya Allah aksi penggalangan dana ini akan kami salurkan langsung melalui salah satu rekening stasiun tv nasional. Sementara terkait Sholat Ghoib yang kami lakukan sebab sampai hari ini kami merasa masih banyak jenazah-jenazah yang belum di temukan agar arwah mereka dapat di terima disisi Allah SWT.(hrm)